Breaking News

Agar Tak Senasib dengan PM Malaysia, Iwan: Copot Menkeu dan Dirjen Pajak


Presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan segera bersih-bersih, agar tidak bernasib sama dengan eks PM Malaysia, Muhyiddin Yassin, setelah tidak lagi menjabat, karena jeratan korupsi.

Saran itu disampaikan Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem), Iwan Sumule, kepada Kantor Berita Politik RMOL, melalui sambungan telepon, Sabtu (11/3).

Menurutnya, sudah banyak contoh pemimpin negara di Asia ditangkap setelah purna tugas, karena korupsi. Seperti mantan Presiden Korea Selatan, Park Geun-hye, hingga mantan PM Malaysia, Muhyiddin Yassin, keturunan Melayu Bugis (ayah) dan Melayu Jawa (ibu).

“Saya khawatir Jokowi bernasib seperti mereka-mereka itu,” katanya.

Iwan menyarankan Jokowi segera mencopot Menkeu SMI (Sri Mulyani Indrawati) dan Dirjen Pajak. Sebab, bukan kali pertama skandal pajak di lingkungan Kemenkeu terjadi,

Dia juga mengingatkan, Menkeu Sri Mulyani Indrawati diduga pernah terlibat skandal pajak Ramayana dan Halliburton. Selain itu, skandal pajak diduga juga pernah melibatkan ipar Jokowi, Arif Budi Sulistyo.

“Belajar dari pengalaman itu, kalau Jokowi tidak segera bersih-bersih, seperti mencopot Menkeu SMI dan Dirjen Pajak, keluarga Presiden Jokowi akan selalu dikait-kaitkan, termasuk presiden sendiri,” papar Iwan.

Sebab itu, Jokowi juga disarankan memastikan siapa yang akan didukungnya menjadi Presiden RI pada 2024, antara lain agar dapat menjamin keamanan dan keselamatan Jokowi dan keluarga.

Diberitakan sebelumnya, eks PM Malaysia, Muhyiddin Yassin, ditangkap pada Kamis (9/3). Ia didakwa korupsi. Penahanan dilakukan, usai diperiksa atas kasus proyek pemulihan ekonomi yang dilakukan saat dia berkuasa.

Dia diancam dijatuhi pasal penyalahgunaan kekuasaan dan pencucian uang.

Sumber: rmol
Foto: Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem), Iwan Sumule/Net
Agar Tak Senasib dengan PM Malaysia, Iwan: Copot Menkeu dan Dirjen Pajak Agar Tak Senasib dengan PM Malaysia, Iwan: Copot Menkeu dan Dirjen Pajak Reviewed by Oposisi Cerdas on Rating: 5

Tidak ada komentar