Diatur UU, Pejabat Kemenkeu Bisa Jadi Komisaris BUMN!

Persoalan rangkap jabatan 39 petinggi di Kementerian Keuangan yang turut mengisi posisi komisaris BUMN dan BLU masih terus menjadi perhatian publik. Pihak Kementerian Keuangan pun kembali memberi penjelasan.

Juru Bicara Kementerian Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan, rangkap jabatan para pejabat eselon I dan eselon II di Kementerian Keuangan itu merupakan praktik yang sudah lama ada dan telah sesuai dengan Undang-undang (UU) Keuangan Negara dan UU BUMN.

"Saya tidak defence ya tapi ini informasi, kalau anda cek ini bukan sekarang saja, dari dulu sudah seperti itu. Kenapa? karena UU Keuangan Negara, UU BUMN mengamanatkan itu," kata Prastowo saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (8/3/2023).

Dalam dua UU itu memang disebutkan adanya keharusan Menteri Keuangan dan jajarannya mengawasi melakukan pembinaan dan pengawasan kepada badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari Pemerintah Pusat. Termasuk perusahaan negara atau BUMN

Ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 25 UU Keuangan Negara yang isinya mengatakan Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari Pemerintah Pusat.

Sementara itu dalam UU BUMN pasal 27 nya menyebutkan bahwa dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian Komisaris ditetapkan oleh Menteri. Pasal 33 nya pun hanya menyebutkan, anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota direksi dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

"Jadi itu yang jelas sudah diatur, kalau melanggar atau tidak aturan di dua UU tidak melarang dan justru dalam rangka pengawasan mestinya kita sepakat ini pengawasan," tutur Prastowo.

Lagi pula, Prastowo menekankan, sebagau bendahara negara, Kementerian Keuangan merupakan salah satu ultimate shareholders atau Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT) di BUMN dan BLU karena memegang otoritas fiskal.

"Maka menempatkan perwakilan di sana. Menugaskan para pejabatnya untuk menjadi komisaris dalam rangka pengawasan. karena disitu ada tanggung jawab," ucap Prastowo.

Adapun pemilihan pejabatnya sebagai komisaris, menurut Prastowo karena di dalam dirinya melekat tanggung jawab dan supaya koordinasinya lebih mudah secara hirarkis, sebab dia punya jabatan sehingga bisa menjalankan sesuai portofolionya, kalau ada masalah di BUMN atau BLU BISA langsung dilaporkan ke Menteri Keuangan, mengundang rapat, hingga mengubah kebijakan.

Yang dilarang untuk mengisi jabatan sebagai komisaris di BUMN pun kata dia sebetulnya hanya menteri, tidak termasuk Wakil Menteri. Jika ketentuan undang-undang itu dirasa tidak pas, termasuk jajaran pejabat eselon I dan II maka masyarakat katanya bisa mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

"Yang dilarang setahu saya menteri, penafsiran berikutnya apakah wamen sama dengan menteri? menurut UU ini kan perdebatan berikutnya. nah silahkan kalau itu tidak memuaskan sebaiknya diuji untuk wamen karena yang diuji menteri itu corenya kan UU pelayanan publik," ungkap Prastowo.

Kementerian Keuangan pun kata dia tak bisa mengevaluasi apakah perlu atau tidaknya rangkap jabatan para pejabat ini di jajaran komisaris BUMN dan BLU. Sebab, Kemenkeu menurut Prastowo hanya sebatas pelaksana dari UU yang dirumuskan DPR bersama pemerintah, khususnya Presiden.

"Jadi ini sebaiknya (evaluasi) dialamatkan ke yang buat undang-undang supaya jelas dudukannya, kalau eksisting UU tidak melarang tapi kalau dirasa tidak tepat mari kita usulkan dan masyarakat punya hak mengusulkan UU itu," ujar Prastowo.

Sumber: cnbcindonesia

Foto: Juru Bicara Kementerian Keuangan Yustinus Prastowo/Net