'Gelombang Tsunami' Kritikan Pedas Aturan Siswa NTT Masuk Sekolah Jam 5 Pagi

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat mengesahkan peraturan jam masuk sekolah bagi siswa SMA/SMK menjadi jam 5 pagi menuai kontroversi dari berbagai pihak.

Pasalnya, kebijakan ini dianggap terlalu muluk-muluk dan tidak realistis. Hal ini pun disampaikan oleh pihak Ombudsman karena banyaknya keluhan dari masyarakat atas wacana ini.

"Konsep ini (aturan masuk sekolah jam 5 pagi) masih perlu dikaji dan disosialisasikan" ungkap Kepala Perwakilan Ombudsman Nusa Tenggara Timur (NTT), Darius Beda Daton.

Bagi Darius, pemerintah seharusnya dapat mempertimbangkan urgensi dari aturan ini dan apakah dapat diimplementasikan secara optimal oleh sekolah-sekolah.

"Masih dipertanyakan apa urgensi dari jam sekolah masuk pukul 5 pagi ini" lanjut Darius.

Viktor selaku Gubernur NTT sendiri mengungkap aturan ini diberlakukan demi membangun etos kerja yang baik bagi para siswa dan dianggap akan berguna di masa depan nanti, terutama di dunia kerja.

Namun, lagi-lagi hal ini disoroti oleh Kemendikbudristek karena dianggap tidak optimal untuk pengkajian wacana ini. Kepala Biro Kerja Sama dan Humas Kemendikbudristek, Anang Ristanto pun mengungkap bahwa wacana ini harus dipertimbangkan ulang agar tidak ada pihak yang dirugikan terutama para orang tua yang harus mengatur jam tidur anak agar tidak terlambat ke sekolah jika harus masuk jam 5 pagi.

"Penting juga dalam proses (pengesahan)nya untuk menjaring dan mempertimbangkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk orang tua," ujar Anang.

Selaras dengan Anang, Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda ikut mengkritik aturan ini karena berpotensi merugikan siswa dan orang tua terutama dalam masalah pembagian waktu.

"Instruksi Gubernur Viktor Laiskodat yang meminta waktu pembelajaran bagi siswa SMA/SMK dimulai pada pukul 05.00 pagi tentu akan banyak merugikan siswa dan orang tua siswa. Meskipun sebagai kepala daerah memang bertanggungjawab kepada penyelenggaraan pendidikan di SMA/SMK, termasuk setiap peraturannya, baiknya kebijakan yang dikeluarkan harus berdasarkan kajian matang" ujar Syaiful.

Di sisi lain, dukungan pun diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Linus Lusi. Lusi mengungkap wacana ini diperlukan agar siswa siswi dapat belajar disiplin dan lebih teratur lagi kedepannya.

Sumber: suara

Foto: Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat/Net