Getol Bicara Keras Soal Transaksi Janggal Rp 349 T, Mahfud MD Dituding Mau Singkirkan Sri Mulyani!

Baca Juga

Menko Polhukam Mahfud MD cukup vokal dalam membicarakan temuan transaksi janggal senilai Rp 349 triliun di Kementeriang Keuangan. Ada apa? 

Menurut anggota Komisi III DPR Benny K Harman, Menko Polhukam Mahfud Md punya maksud tertentu menyoal transaksi janggal Rp 349 triliun sehingga bicaranya cukup keras. Benny menyebut ada motif politik di balik ucapan Mahfud MD. 

"Saya sampaikan apabila Pak Mahfud tidak mempertanggungjawabkan pernyataan yang dia sampaikan kepada publik maka tidak bisa dicegah adanya anggapan ataupun tuduhan publik bahwa Pak Mahfud sedang bermain politik," kata Benny kepada wartawan di Senayan, Jakarta, seperti dikutip detikcom, Senin (27/3/2023). 

Benny menduga, Mahfud MD menggunakan informasi soal transaksi mencurigakan Rp 349 triliun itu untuk kepentingan politik. 

"Dia menggunakan isu ini untuk kepentingan politiknya atau dengan kata lain saya sampaikan waktu itu beliau punya motif politik, punya maksud politik kalau dia tidak menjelaskan secara publik secara jelas, secara transparan apa yang dia sampaikan," ucapnya.

Lebih lanjut Benny menyebut, “pertengkaran” Mahfud MD dengan Sri Mulyani di depan publik seharusnya tidak terjadi.

"Bukan dari kami loh, kami nggak pernah menyampaikan itu. Lalu mereka bertengkar Menko Polhukam Ketua Komite (Ketua Komite TPPU), bertengkar dengan Kemenkeu di depan publik. Iya kan? Sebagai ketua komite kan mestinya kan simpel, ketua komite ya kan, Menko Polhukam," bebernya.

Tak berhenti sampai di situ, Benny juga menuding Mahfud seperti punya motif untuk menyingkirkan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. 

"Apakah dia punya motif untuk menyingkirkan Sri Mulyani, atau menyingkirkan tokoh-tokoh tertentu. Saya rasa pertanyaan saya dalam batas yang masuk akal aja ya kan," katanya.

Benny juga menyinggung pernyataan Mahfud MD yang menyebut bahwa pemerintah bukan bawahan DPR saat bicara soal Rp 349 triliun tersebut. 

"Tidak ada soal kalau dia bilang kan adu kesetaraan. Kita nggak pernah menganggap pemerintah bawahan DPR, tapi juga kita minta pemerintah jangan menganggap DPR itu adalah pesuruhnya pemerintah," ujar Benny. 

“Saya rasa clear kalau itu saya saling menghargai, saling menghormati posisi masing-masing dan saya tanya, Mahfud ini apa posisinya. Apakah omongan dia itu sepengetahuan presiden? Apakah presiden tahu? Ya kan. Itu kan nanti yang mau kita bahas dalam rapat yang akan datang ini," bebernya.

Sumber: suara

Foto: Menko Polhukam Mahfud MD/Net