Heboh Skandal Rp 300 Triliun, Rocky Gerung Sebut Akibat Kegagalan Jokowi: Dia Cuma Bangun Infrastruktur Fisik, Tidak dengan Moral Aparatnya!

Pengamat Politik dan Akademisi Rocky Gerung menilai heboh skandal Rp300 Triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tak lepas dari kinerja Jokowi sebagai seorang presiden.

Menurut Rocky, Jokowi sendiri tak dihargai oleh para aparatnya yakni Aparatur Sipil Negara alias ASN.

“Di ujung era fase terakhir Pak Jokowi mestinya ada pengharagaan, tapi justru orang memanfaatkan moral hazard untuk merampok negara, dengan kata lain ASN ini memang tidak menghargai presiden, pertanyaannya mengapa mereka tidak hargai?” ujar Rocky dalam diskusi di kanal Youtube Novel Baswedan, dikutip Selasa (21/3/23).

“Artinya dari awal ASN Sebetulnya tidak merasa perlu dihargai, kalau ada penghormatan pada presiden yang menyatakan akan memimpin pemberantasan korupsi harusnya tidak segede inilah,” tambahnya.

Kegagalan Jokowi ini menurut Rocky tak lepas dari Jokowi yang selalu membanggakan pembangunan infrastruktur fisik.

Padahal, lanjut Rocky, pembangunan infrastruktur moral juga dibutuhkan khususnya untuk para ASN. Hal itu menurut Rocky tidak dilakukan Jokowi selama memimpin Indonesia.

“Saya anggap kegagalan Pak Jokowi adalah dia selalu bicara soal infrastruktur tapi dia tidak merawat infrastruktur moral dari aparatnya. Sama seperti Sri Mulyani yang sibuk cari hutang sementara moral lingkungan dia sendiri sudah rusak,” jelasnya.

Rocky juga merasa miris dengan adanya dugaan skandal Kemenkeu ini. Bukannya tanpa alasan, menurut Rocky masalah di Kemenkeu ini khususnya terkait pajak sangat terkait dengan hajat hidup orang banyak.

“Pajak itu cara biadab mempertahankan peradaban, dengan cara biadab kita bayar pajak untuk anak tetangga bisa sekolah dan nutrisinya tercukupi,” ujarnya.

“Sekarang hak mereka itu dikorupsi oleh para biadab ini, itu yang bikin marah publik,” tambahnya.

Untuk diketahui, skandal Rp 300 Triliun Kemenkeu diungkap oleh Mahfud MD yang akhirnya membuat heboh seantero Indonesia.

Pihak-pihak terkait seperti Menkeu Sri Mulyani maupun Mahfud dan PPATK sudah mengeluarkan statement mengenai masalah ini. Komisi III DPR RI pun mengagendakan beberapa rapat dengan pihak terkait.