Johan Budi Sebut Mahfud Bisa Direshuffle Gegara Bikin Gaduh, Rocky Gerung: Penonton Pasti Marah

Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP, Johan Budi menyebutkan Menko Polhukam Mahfud MD bisa saja di-reshuffle oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) lantaran telah membuat gaduh.

Hal itu disampaikan Johan Budi saat rapat bersama Mahfud MD dan Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana di Komisi III DPR.

Rapat itu membahas transaksi keuangan janggal senilai Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Gertakan yang dilayangkan Johan Budi kepada Mahfud MD itu pun mendapat sorotan dari pengamat politik, Rocky Gerung.

Dikutip Hops.ID dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Kamis, 30 Maret 2023, ia menyebutkan peran Mahfud sudah sangat signifikan dalam perkara di tubuh Kemenkeu.

Sehingga me-reshuffle Mahfud MD sebagai Menko Polhukam akan membuat kemarahan di ranah publik.

"Iya pasti penonton marah kalau permainan udah dimulai Mahfudnya dihentikan," ujarnya.

Ia pun membandingkan kemarahan dan kekecewaan publik itu dengan batalnya Indonesia sebagai Piala Dunia U20 2023.

Alumni Universitas Indonesia itu pun mengutip perkataan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan di mana sang menteri pernah menyebut bahwa orang luar pemerintahan tak perlu banyak bicara dan mengkritik pemerintah.

"Pak Luhut sudah tegur, orang luar nggak usah macam-macam bicara, orang dalam dia yang boleh bicara," katanya.

"Mahfud kan orang dalam. Jadi memang dalam soal ini Mahfud harus bicara, karena dia orang dalam yang tau masalahnya," sambungnya.

Pernyataan Luhut itu merupakan jawaban dan tanggapan terhadap gertakan reshuffle yang disebut Johan Budi kepada Mahfud.

"Yang orang luar itu DPR, anggota partai itu nggak boleh bicara. Fatwa Luhut itu berlaku pada Mahfud, maka Mahfud harus bicara," tegasnya.

Jokowi sasaran publik selanjutnya

Menurutnya, kasus tersebut sudah tak bisa lagi ditutupi dari khalayak luas. Sebab, tampak terlihat bahwa selama ini opini publik sangat diandalkan dan berpengaruh signifikan.

Filsuf berusia 64 tahun itu menduga bahwa terkait opini publik itu akan memunculkan peluang bagi partai politik untuk melakukan pergerakan.

Di mana partai-partai politik akan mengerahkan pergerakan dengan narasi bahwa opini publik disebut sebagai keadilan jalanan dari orang yang tak suka dengan DPR.

Padahal, lanjut dia, sudah tampak terlihat jelas bahwa semua orang memang tidak suka dengan DPR. Namun, para anggota dewan ternyata kesulitan untuk mengakuinya.

Kemudian, perkara tersebut pada akhirnya akan berlabuh kepada Jokowi. Sebab, Jokowi sendiri tak mampu menduga terkait yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara (BIN).

"Walaupun itu bawahannya Jokowi, tetapi di dalam BIN kan nggak mungkin utuh ideologinya di situ," ujarnya.

Apalagi mulai terlihat adanya keretakan politik antara Megawati dan Jokowi, dan seterusnya. Keretakan itu akan dibaca oleh BIN untuk mengalihkan atau mempercepat sebuah isu.

"Keadaan kita hari ini kekurangan informasi, maka kita dapat informasi justru bocoran dari dalam," ujarnya.

"Itu menunjukkan Mahfud paham bahwa etika publik itu melampaui jabatan publiknya. Dari situ kita kasih piagam dulu pada Mahfud," sambung Rocky Gerung. ***

Sumber: hops

Foto: Pengamat politik, Rocky Gerung/Net