Jokowi Diminta Bentuk Tim Independen Usut Dugaan Megaskandal di Kemenkeu

Baca Juga

Presiden Joko Widodo diminta membentuk tim independen untuk melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan megaskandal di Kementerian Keuangan yang saat ini ramai dibicarakan.

Hal tersebut disampaikan Managing Director at Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan dalam diskusi Front Page Communication yang diselenggarakan Kantor Berita Politik RMOL, bertemakan “Dosa Pajak Sri Mulyani”, di Kopi Timur, Jakarta, Selasa (14/3).

Anthony mengatakan, Sri Mulyani sebagai pimpinan di Kementerian Keuangan seharusnya dinon-aktifkan sementara agar proses penyelidikan dan penyidikan berjalan dengan baik tanpa adanya intervensi.

“Ya ini sudah jelas, bahwa kalau satu di kementerian itu ada megaskandal seperti ini, semua pimpinannya itu harus sudah demisioner dulu, harus tidak boleh terlibat, untuk bisa memberikan penyelidikan, penyidikan, dan investigasi, agar transparan dan harusnya juga dilakukan oleh ada tim independennya,”kata Anthony di lokasi.

Anthony mengatakan sistem hukum di Indonesia mulai lumpuh, sehingga perlu adanya tim independen yang dipantau langsung oleh Presiden Joko Widodo untuk mengungkap megaskandal di Kemenkeu.

“Karena kalau kita lihat, Menko Polhukam Mahfud MD juga bicaranya agak bersayap juga, lalu kemudian, saat ini Kejaksaan Agung ini, juga terlihat lumpuh juga,” imbuhnya.

Pihaknya menegaskan, pemerintah harus menegakkan hukum dengan adil, agar dapat dipercaya oleh masyarakat. Pasalnya, saat ini tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dari masyarakat cenderung menurun.

“Penegakkan hukum ini harus bener-bener dijalankan, kalau ini tidak dijalankan, kalau ini tidak terungkap, kalau hanya pegawai kecil saja yang dikorbankan, saya rasa rakyat sudah tidak bisa menaruh kepercayaan itu. Jadi harus diinvestigasi secara tuntas,” demikian Anthony. 

Sumber: rmol

Foto: Anthony Budiawan saat menjadi narasumber diskusi Front Page Communication yang diselenggarakan Kantor Berita Politik RMOL, bertemakan “Dosa Pajak Sri Mulyani”, di Kopi Timur, Jakarta, Selasa (14/3)/RMOL