KAMI Soroti Semrawutnya Keuangan Negara, Said Didu: Sejak Jokowi Memimpin PDB Negara Hilang 500 T

Baca Juga

Kita kembali dikejutkan oleh adanya berita penyalahgunaan wewenangan kekuasaan atas pernyataan resmi Menkopolhukam, Mahfud MD minggu lalu terkait laporan PPATK soal adanya dana me curigakan sebesar Rp.300 T.

Menurut Anthony Budiawan dalam diskusi yang bertajuk Potret Kejahatan Keuangan di Kemenkeu, uang mencurigakan tersebut diduga hasil korupsi atau pencucian keuangan, akan tetapi tak ada satupun pihak yang membantah kebenaran info tersebut, justru yang terjadi diantara pihak terkait yakni Kemenkeu, khususnya Dirjen Pajak dan Bea Cukai saling melempar ikhwal persoalan ini.

Artinya, menurut Anthony bahwa dugaan korupsi terjadi dilembaga tersebut, indikasinya dengan banyaknya pejabat yang rangkap jabatan, korupsi berjamaah dan pencucian uang. Sri Mulyani sendiri mengakui kasus ini terjadi sejak 2007 ada 964 pegawai Kemenkeu terlibat.

Anehnya Kepala PPATK menyatakan bahwa kasus ini tidak melibatkan pegawai Kemenkeu, padahal pusat pengelolaan uang negara menurut UU dikelola oleh kementerian keuangan dan jajarannga. Apakah pendapat Ivan sebagai kepala PPATK patut dikategorikan sebagai kebohongan publik?, tegas Anthony.

Selanjutnya pengamat ekonomi ini menyebut, jika dilihat dari gestur Sri Mulyani, ia kerap melakukan bantahan bantahan atas persoalan itu, terkesan sangat reaktif atas 200 laporan hasil temuan PPATK.

Disela-sela diskusi publik yang rutin digelar setiap bulan oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Senin sore 20/3/2023 di Sekretariat KAMI seputar Menteng Jakarta Pusat, Anthony mendukung langkah Mahfud yang ingin mengungkap kasus ini hingga tuntas. Apalagi dalam suatu kesempatan Mahfud sampaikan ke Pers, agar persoalan ini harus ditindaklanjuti.

Anthony menilai Mahfud konsisten sejak awal, dan ia ingin meluruskan jalan menghadirkan keadilan.

PPATK bukan penyidik, dia hanya kasih info saja ke aparat hukum, khususnya kepada Menkopolhukam yang secara hirarki sebagai atasan mitra kerja PPATK

Anthony tegaskan bahwa hal ini harus dicatat asal kejadian ini bermula dari Kemenkeu.

Seharusnya menurutnya dengan melihat keanehan, gaya hidup mewah pegawainya dilingkungan kemenkeu, Sri Mulyani harus memiliki kecurigaan, tapi ironisnya seperti dibiarkan.

Dari berbagai tindakan korupsi tersebut jika melihat modusnya,

maka sesungguhnya korupsi di Dirjen pajak sangat sistematis. Sehingga jumlah korupsinya pun luar biasa.

Hasil penyelewengan atas fee 50% yang diberikan wajib pajak kepada oknum pajak dibagi kepada direktur dan subdirektorat. Maka bisa disimpulkan ada pembiaran laporan dari PPATK. Ini merupakan puncak gunung es korupsi di Kemenkeu.

Karena keadaan kondisi di kemenkeu sedemikian rupa, maka Sri Mulyani gagal dalam kebijakan fiskal, yang mengakibatkan rakyat miskin bertambah 200 ribu orang ssjak maret 2022.

Selanjutnya Ichsanuddin Noorsy mengatakan bahwa hai ini bukan kasus baru. Angka 300 T itu hanya seujung kuku. Inilah yang dinamakan Strategi Transfer Pricing. Ini kesalahan sistem. Maka ketika terjadi abuse of power maka kemudian juga terjadi abuse of tax.

Ichsan mempersilakan audien yang hadir dalam diskusi untuk membuka laporan keuangan perusahaan asing. Berapa Triliun mereka punya masalah.

Salah satu contoh adalah silakan pemerintah membuka dan memeriksa laporan keuangan Inalum, berani gak? Disitu banyak jumlah pajak yang nilainya sangat besar.

Pemain-pemain ini sangat menikmati sistem yang salah ini, dan para penikmatnya mempertahankan siatem ini.

Biang keladi sistem ini adalah UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, maka harus diubah atau diperbaiki. Semua presiden berjanji menggagas Badan Penerimaan Negara tapi tidak pernah bisa terwujud karena berbenturan dengan asing terutama Amerika. Ini semua disain asing, dan Rafael hanya mengikuti cara permainan orang asing.

Saya punya 13 kasus perpajakan, dan semua itu akibat dari Strategi Transfer Pricing yang memberi ruang sistem perpajakan kita didikte oleh investasi asing.

Kasus kasus pajak negara kita tidak ada yang tuntas, seperti kasus Gayus Tambunan, putus mata rantainya. Kasus Hadi Purnomo 375 M dianggap tidak masalah. Padahal ada masalah Sri Mulyani dengan Hadi Purnomo, semua isinya gratifikasi dan suap. Kasus Angin Prayitno juga gak tuntas, dan terakhir muncul Rafael.

Kalau PPATK punya keberanian, maka habis pejabat korup negeri ini, karena semua koruptor akan terbongkar semua.

Disisi lain terjadi keanehan luar biasa, tax ratio meningkat menurut Sri Mulyani. Naik dari

9,11 persen ke 10,38. Jika demikian maka seharusnya tax yang didapat 233,28 T dan faktanya ada selisih sebesar 108 T, bocor dan hilang.

Peta kejahatan keuangan negara, sistem hukum terbeli, budaya politik korup menghasilkan negara jatuh miskin. Maka dibutuhkan kepemimpinan yang punya kompetensi. Selama tidak kompeten maka pemimpin mudah didikte.

Menurut Ichsanudin ada 2 pemain besar di negeri ini yakni LBP dan Sri Mulyani, dan itu tak ada lawan, dan terkait laporan PPATK soal angka 300 T tak akan tuntas karena jika akar persoalan dari sistem ekonomi dan sistem politik tak tersentuh dan dibenahi.

Hal itu pun diperkuat oleh Bambang Brodjonegoro bahwa ada ribuan orang pengemplang pajak di Indonesia.

Lihat bagaimana dedengkot bea cukai manipulasi pajak, ekspor impor under invoice, lewat pintu merah, hijau dan kemudian kasak kusuk dibawah meja atau under table pun harus dilakukan.

Secara sistematis struktural Indonesia seharusnya tidak melakukan hutang jika pengelolaan pajak transparan.

Said Didu berpendapat bahwa tax ratio kita dulu mendekati 15 persen, sekarang tak pernah naik, kalau Menkeu masih Sri Mulyani, maka ratio pajak turun terus. Sebagai patokan

1 persen itu sama dengan 200 triliun.

Rata rata PDB negara kita sejak Jokowi memimpin pertahunnya hilang 500 T yang harusnya masuk tapi gak masuk. Padahal Jokowi sudah melakukan dua kali tax amnesty dan menaikkan pajak. Pajak orang kaya diturunkan pajak orang miskin dinaikkan, namun tetap saja pendapatan negara sektor pajak tak terdongkrak.

Pernah ada rapat di rumah Wapres Yusuf Kalla, saat itu Sri Mulyani menantang JK dengan katakan bapak saja yg jadi Menkeu. Sombong sekali Sri Mulyani ini, padahal negara gak ada Presiden dan wapres gak masalah, namun bermasalah jika tak ada Menkeu. Maka UU harus diubah, dan jangan harap bisa diubah dengan jalur normal karena yang mengubah juga menikmati kecurangan ini.

Kemenkeu harusnya jadi bendahara negara saja, jangan terlalu banyak organ di bawahnya. Dirjen Utang, Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dll, maka membuat kekuasaan Kemenkeu menjadi terlalu absolut kekuasaan.

Didu ungkap, bahwa sejak Jokowi menjadi presiden, ada sekitar 4000 T yang tidak masuk ke kas negara, pertanyaannya mana uangnya itu?

Melihat fenomena berbagai masalah keuangan ini semakin jauh dari penyelesaian masalahnya, malah Kemenkeu mengundang para Buzzer ke kantornya di kawasan lapangan Banteng, dan menyampaikan carut marutnya keuangan negara. Apakah ini pertanda Buzzer mulai sekarang pindah ke lapangan banteng.

Jika kita memperhatikan pernyataan Pak Mahfud yang ungkap soal 300 T itu, seakan ia sedang mendzalimi Lapangan Banteng.

Dan untuk menangkal itu Sri Mulyani akhirnya pakai buzzer untuk serang Mahfud. Melihat kondisi ini maka Mahfud harus undang orang orang berakal sehat melawan Sri Mulyani. Jangan lagi bermain main di wilayah Abu abu. Negeri ini harus diselamatkan.

Narsum selanjutnya Fuad Bawazier, mantan menteri keuangan ini sedih mendengar pernyataan Sri Mulyani. Mari Pengestu, Radius Prawiro, JB Sumarlin adalah orang orang bersih, tetapi diremehkan oleh Sri Mulyani.

Sri Mulyani pernah mengatakan masuk ke Kemenkeu seperti masuk hutan belantara. Sri Mulyani menganggap Kemenkeu seperti zaman jahiliyah. Arogan sekali. Sri Mulyani menuduh aset aset Kemenkeu tidak dicatat. Padahal semua dicatat ada nomornya, kok kayak pahlawan, dan dia sekarang merasakan kuwalatnya.

Periksa saja orang orang itu, gak usah gaduh. Data sudah ada, silahkan periksa. Kalau data dari PPATK gak perlu lagi diselidiki langsung periksa. Ada niat atau tidak? Kalau bukan uang haram kenapa harus dicuci?

Harus diperiksa oleh pihak yang independen, lalu mengapa kejahatan ini bisa langgeng? Karena mereka punya lobi yang kuat.

Elit elit yang terlibat dipecat dulu lalu diperiksa. Jangan muter muter. Ada kekhawatiran orang gak bayar pajak kalau dibongkar masalahnya.

Karena itu Pak Mahfud jangan setengah setengah soal ini, kalau dibiarkan, borok negeri ini gak kebongkar.

Narasumber terakhir sebagai clossing statement, Mantan Panglima TNI, Jenderal Purn Gatot Nuryanto, menyampaikan soal presiden Jokowi yang marah sehabis dilapori dirjen pajak, bahwa katanya perolehan pajak baik, ternyata meleset.

Lalu kemudian Presiden Jokowi bilang ekspor meningkat drastis, tapi penerimaan kok kecil. Jadi Jokowi dibodohin oleh Menteri menterinya.

Presiden lakukan revisi tapi Dolar langsung naik, tentu ini sangat menyedihkan, kita ini punya semua tapi bukan untuk kita.

Kita sedih Jokowi dianggap buta tuli dan tolol oleh pembantunya, sekarang ada isu baru ditemukan 1 T pencucian uang oleh PPATK masuk ke partai politik.

Disisi lain 300 T itu yang terdeteksi oleg sistem perbankan, lalu bagaimana dengan yang tidak terdeteksi, rumah, mobil, tanah dan harta lainnya. Kacau pengelolaan keuangan kita, tutup Gatot Nurmantyo, prihatin.

Sumber: suarakita

Foto: Muhammad Said Didu/Net