Luhut: Ayah Saya Sopir dan Ibu Tak Tamat SD, tapi Saya Bisa Seperti Ini

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyoroti pentingnya pendidikan di Indonesia. Dia menceritakan tentang dirinya, yang merupakan anak sopir angkot tapi bisa menjadi seorang menteri di pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Hal ini disampaikan Luhut dalam acara peringatan 9 Tahun UU Desa di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (19/3/2023). Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri hingga Mendagri Tito Karnavian turut hadir dalam acara itu.

Mulanya Luhut memaparkan fokus pemerintah terkait pendidikan di pedesaan. Dia menyebutkan pendidikan menjadi hal penting untuk membangun masyarakat di pedesaan.

"Yang kedua untuk desa adalah pendidikan. Apa pun yang kita lakukan, pendidikan adalah kunci," kata Luhut di GBK, Minggu (19/3).

Luhut lanjut menceritakan tentang dirinya yang merupakan anak dari seorang sopir. Tapi, berkat pendidikan, dia bisa menjadi seorang menteri. Luhut mengatakan masyarakat Indonesia bisa maju karena pendidikan yang baik.

"Saya adalah anak seorang sopir. Ayah saya supir Sibual-buali, bus di tanah Batak. Saya dilahirkan dari rahim seorang ibu yang SD saja atau SR saja tidak tamat. Tapi saya bisa seperti ini, dan Anda pun bisa punya anak yang lebih baik dari saya di kemudian hari," ujarnya.

Luhut lanjut meminta kepala desa dan perangkat harus membantu program pendidikan yang digencarkan pemerintah. Kepala desa, lanjut Luhut, jangan bermain politik praktis saat menjalankan program tersebut.

"Oleh karena itu, program gasing yaitu matematika dan fisika yang sekarang sudah mulai jalan di seluruh Indonesia yang kami inisiasi, Pak Tito dengan saya, dan Kementerian Pendidikan, itu sekarang saya minta kalian bantu," kata dia.

"Saya minta kepala desa bantu yang konkret, jangan anda berpolitik praktis, dua ini laksanakan. Anda sudah membawa kesejahteraan buat Republik Indonesia ini. Saya titip hal ini pada anda semua," imbuhnya.

Sumber: detik

Foto: Luhut saat menghadiri peringatan UU Desa di GBK (WIldan Noviansah/detikcom)