Luhut Soal Depo Plumpang: Bukan Pertamina Tapi Warga Pindah

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan seharusnya masyarakat yang tinggal di dekat Depo Plumpang harus dipindahkan. Hal ini menyangkut kejadian kebakaran Depo atau Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang, Koja, Jakarta Utara pada Jumat (3/3/2023) malam lalu.

Luhut mengungkapkan masyarakat yang tinggal di buffer zone atau jarak aman TBBM dengan pemukiman warga seharusnya dipindahkan. Dia mengatakan, seharusnya bukan Depo Plumpang yang dipindahkan, melainkan pemukiman warga di daerah itu yang seharusnya dipindahkan.

"Jangan dibalik ya, jangan dibalik. Ini kalian jangan dibalik-balik. Plumpang itu sudah dibuat di sana, ada daerah kosong atau buffer zone untuk tidak ada kejadian (kebakaran). Jangan ini (Depo Plumpang) yang disuruh pindah, orang yang tidak berhak di situ yang harus disuruh pindah, jangan dibalik-balik," ungkap Luhut setelah meresmikan dan meluncurkan aplikasi e-pipakabel di markas Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut (Pushidrosal), Jakarta, Senin(6/3/2023).

Untuk itu, lanjut Luhut, masyarakat yang dipindahkan pemukimannya dari buffer zone Depo Plumpang akan dipertimbangkan untuk diberikan kompensasi oleh pemerintah.

Dia menegaskan pemukiman yang dibangun dekat dengan TBBM tidak boleh dibiarkan lagi. Luhut mengatakan pihak yang memberikan izin warga untuk membangun pemukiman di buffer zone Depo Plumpang merupakan hal yang tidak patut. Mengingat kejadian ini mengakibatkan hilangnya nyawa masyarakat di daerah itu.

"Orang yang begini, nanti pemerintah akan dikaji memberikan kompensasi atau dibangunkan (tempat tinggal) apa atau bagaimana. Tapi tidak boleh lagi terulang seperti ini. Yang memberikan izin itu saya kira tidak benar. Karena itu tanggung jawab lah nyawa yang hilang berapa orang itu," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberi dua opsi solusi bagi permasalahan kebakaran Depo Pertamina Plumpang. Hal itu diungkapkan Presiden saat kunjungannya ke Posko Pengungsian di Ruang Publik Terpadu Rumah Anak (RPTRA) Plumpang, Jakarta Utara, Minggu, (5/3/2023).

Adapun dua opsi solusi yang disebut Jokowi antara lain relokasi warga di sekitar Depo Pertamina Plumpang atau memindahkan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Pertamina Plumpang. "Bisa saja Plumpang-nya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser, direlokasi," katanya.

Jokowi menegaskan Depo Pertamina merupakan zona berbahaya yang harus jauh dari pemukiman penduduk. Karena itu, seharusnya tidak boleh ada pemukiman warga di dekat depo bahan bakar. Bila warga yang direlokasi, maka kata Jokowi, wilayah yang ditinggali sekarang akan menjadi buffer zone Depo Pertamina.

Presiden meminta jajarannya untuk membuat keputusan cepat apakah warga yang direlokasi atau Depo Pertamina yang dipindahkan. "Ini akan segera diputuskan sehari dua hari ini oleh Pertamina & Gubernur DKI sehingga solusinya menjadi jelas. Tetapi memang zona ini harusnya zona air," tambahnya.

Jokowi menilai, harus ada fasilitas yang melindungi dari objek vital itu, Pasalnya, barang-barang yang disimpan di situ sangat berbahaya ketika berdekatan dengan masyarakat, apalagi dengan pemukiman penduduk.

Seperti diketahui, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir juga menyampaikan bahwa pemerintah dan PT Pertamina (Persero) sepakat akan merelokasi Depo atau Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Pertamina Plumpang, Jakarta Utara ke tanah milik PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo.

Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberikan solusi terbaik bagi rakyat. Seperti diketahui, ini merupakan imbas dari insiden kebakaran Terminal BBM Plumpang pada Jumat (03/03/2023) pukul 20.20 WIB.

Keputusan pemindahan Depo BBM Plumpang ke tanah milik Pelindo ini disampaikan setelah Erick melakukan rapat dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Senin (06/03/2023).

"Arahan Pak Presiden, solusi untuk melayani, melindungi rakyat. Karena itu, Pertamina memastikan perlindungan kepada rakyat sekitar kita jaga. Terutama korban-korban yang sudah terkena. Kita akan rawat, akan pastikan ada penyewaan rumah untuk mereka, dan mendorong, membantu kehidupan mereka untuk beberapa bulan ke depan sampai ada kepastian keputusan lainnya," tuturnya usai melakukan rapat dengan Direktur Utama Pertamina, Senin (06/03/2023).

"Lalu, kami juga sudah merapatkan bahwa kilang (Depo Plumpang) akan kita pindah ke tanah Pelindo," ucapnya.

Dia mengatakan, relokasi ke tanah Pelindo ini diperkirakan baru siap dilakukan pada akhir 2024. Lalu, dilanjutkan dengan proses pembangunan selama 2-2,5 tahun. Dengan demikian, diperlukan waktu sekitar 3,5 tahun untuk relokasi Terminal BBM Plumpang ke Tanah Pelindo ini.

"Karena itu, kami memastikan dan kami menginginkan dukungan dari Pemerintah Daerah dan masyarakat, karena ini bagian dari perlindungan masyarakat yang didorong oleh Bapak Presiden dan kami meyakini ini hal yang penting," tuturnya.

Selain itu, pemerintah dan Pertamina juga sepakat untuk membuat zona aman atau buffer zone, baik di Terminal BBM Plumpang maupun di terminal BBM dan kilang minyak Pertamina lainnya. Spesifik untuk Terminal BBM Plumpang, dia menyebut buffer zone berjarak 50 meter dari tutup pagar area terminal atau kilang BBM.

"Maka kita akan membuat buffer zone atau wilayah aman di sekitar kilang-kilang Pertamina, tidak hanya, tentu di Plumpang, tapi juga di Balongan, Semarang, tetapi khususnya di Plumpang jaraknya 50 meter dari tutup pagar. Tentu ini menjadi solusi bersama yang kita harapkan dukungan pemerintah daerah dan masyarakat. Keamanan jadi prioritas kita," tuturnya.

Sumber: cnbcindonesia

Foto: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan di acara Mandiri Investment Forum 2023. (Bloomberg via Getty Images/Bloomberg)