Masih Panen Raya Tiba-tiba Jokowi Mau Impor Beras, Ada Apa?
Pemerintah dikabarkan bakal mengimpor beras lagi tahun ini. Ironisnya, wacana impor beras berhembus semakin kencang di saat Indonesia masih dalam periode masa panen raya padi/ gabah.
Seperti diketahui, pada Desember 2022, pemerintah juga memutuskan mengimpor 500.000 ton beras medium. Importasi dilakukan oleh Perum Bulog yang realisasinya berlanjut sampai Februari 2023.
Impor itu untuk mengisi cadangan beras pemerintah (CBP) yang tipis di gudang Bulog, sementara harga beras terus menanjak sejak awal semester II tahun 2022.
Seyogianya CBP dialokasikan untuk mengintervensi gejolak harga beras di pasar melalui Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Lalu, mengapa pemerintah harus impor beras lagi?
Padahal, saat ini sedang musim panen. Di mana biasanya puncak musim panen adalah di bulan Maret dan April, lalu terus turun hingga masuk lagi musim panen kedua di semester II setiap tahunnya.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sebelumnya menyebutkan, ada 1,2 juta ha sawah yang akan panen pada periode Februari 2023. Adapun perkiraan produksi 6,39 juta ton gabah kering giling (GKG), setara beras 3,68 juta ton.
Sedangkan untuk Maret 2023, ada potensi 1,70 juta ha sawah panen dengan produksi 9,14 juta ton GKG, setara beras 5,26 juta ton. Dan, bulan April 1,15 juta ha dengan produksi 6,09 juta ton GKG setara beras 3,51 juta ton.
Sementara, Direktur Utama Bulog Budi Waseso (Buwas) sebelumnya mengatakan, kebutuhan beras nasional setiap bulannnya adalah 2,49 juta ton. Dan memprediksi akan terjadi surplus pasokan beras nasional di bulan Februari-Maret tahun ini.
Lalu apa yang sebenarnya terjadi hingga pemerintah berniat mengimpor?
Sekadar hobi, atau langkah instan mengisi CBP di gudang Bulog, atau Indonesia ternyata benar-benar tak memproduksi beras sebanyak yang diklaim pemerintah?
Hasil Kerangka Sampel Area (KSA) BPS amatan Februari 2023 (update 21 Maret 2023)menunjukkan, sepanjang tahun 2022, Indonesia hanya mencatatkan surplus beras di bulan April, Mei, dan Agustus. Yaitu masing-masing 2,98, 1,94, dan 0,19 juta ton. Sementara bulan-bulan lainnya tercatat negatif alias defisit.
Untuk tahun 2023, KSA BPS mengestimasi produksi beras di bulan Januari-April akan terjadi surplus beras di bulan Februari sekitar 320 ribu ton, Maret 2,84 juta ton, dan April 1,26 juta ton. Sedangkan Januari defisit 1,2 juta ton.
Di mana konsumsi beras nasional secara bulanan diproyeksikan mencapai 2,54 juta ton. Artinya, sepanjang Januari-April 2023, diprediksi akan ada surplus 3,22 juta ton beras.
Angka itu sudah memperhitungkan ekspektasi anjloknya produksi di bulan Februari 2023 akibat banjir dan gagal panen yang mencapai 31 ribu ha sawah.
Akibatnya, proyeksi produksi beras nasional di Februari 2023 terkoreksi sebesar 800.000 ton menjadi 2,86 juta ton dari hasil KSA periode sebelumnya.
Di sisi lain, pemerintah menargetkan Bulog harus menguasai setidaknya 2,4 juta ton beras sepanjang tahun 2023. Di mana target penyaluran diproyeksikan mencapai 1,2 juta ton sepanjang tahun 2023. Sehingga, akan ada stok di gudang Bulog sebanyak 1,2 juta ton di akhir tahun 2023.
Sayangnya, stok Bulog saat ini jauh dari angka itu. Hanya berkisar 300 ribu ton.
Mengutip situs resmi Bulog, saat realisasi SPHP oleh Bulog sudah mencapai 543.472 ton. Sedangkan realisasi pengadaan baru 48.513 ton. Ini adalah angka yang sangat minim mengingat saat ini masih musim panen raya.
Artinya, pengadaan beras oleh Bulog dari produksi petani di dalam negeri masih minim.
Padahal, pemerintah sudah memberikan 'pemanis' yang bisa digunakan Bulog sebagai 'senjata' untuk memborong beras/ gabah petani. Yaitu, Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras yang baru saja direstui Presiden Joko Widodo (Jokowi) naik.
"Yang diminta Pak Presiden segera dan sudah selesai adalah mengenai HPP, kemudian satu lagi harga eceran tertinggi," kata Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/3/2023)
"Pertama penetapan harga pembelian pemerintah untuk gabah dan beras ini berarti ada di Perum Bulog. GKP (gabah kering panen) di tingkat petani Rp5.000, di tingkat penggilingan Rp5.100, GKG (gabah kering giling) di penggilingan Rp6.200, di Gudang Bulog Rp6.300," papar Arief.
Di mana mengacu ketentuan HPP sebelumnya, HPP untuk GKP di tingkat petani hanya Rp4.200 per kg dan GKG hanya Rp5.250 per kg.
Bahkan, akibat rendahnya penyerapan Bulog, pekan lalu, pemerintah melalui Menko Perekonomian harus mengumpulkan pengusaha-pengusaha penggilingan. Dan meminta agar penggilingan memberikan memasok CBP ke gudang Bulog.
Namun pemerintah hanya berhasil mengantongi komitmen setara 60 ribu ton beras.
Padahal, dengan kondisi stok CBP di gudang Bulog saat ini, pemerintah akan menggelontorkan bantuan beras untuk 21,353 juta masyarakat berpendapatan rendah.
"Kita akan segera gelontorkan bantuan pangan ini hingga tiga bulan ke depan dengan target sasaran 21,353 juta keluarga penerima manfaat sesuai database dari Kementerian Sosial. Perum Bulog telah mendapat penugasan dari pemerintah untuk menyalurkan ke seluruh penerima manfaat tersebut," ujar Arief dalam keterangan resmi, dikutip Senin (27/3/2023).
Besaran bantuan pangan tersebut berupa paket 10 kg beras per penerima manfaat dan akan dilakukan selama tiga bulan, dari Maret hingga Mei 2023.
Artinya, dibutuhkan sekitar 630 ribu ton beras.
"Saat ini, Bulog dalam tahap penyiapan untuk packaging sehingga apabila semuanya telah siap, segera digelontorkan kepada masyarakat," kata Arief.
Jika dengan posisi stok Bulog yang tak melampaui 300.000 ton saat ini, sementara pemerintah harus menyalurkan bantuan pangan 630.000 beras, apakah impor yang telah diwacanakan sejak awal masa panen kali ini sebenarnya sudah ditetapkan dan dalam proses realisasi?
Padahal, stok Bulog saat ini pun, sebagian besar masih merupakan bagian dari impor yang dilakukan sejak Desember 2022 lalu.
Belum lagi, saat ini sedang masa Ramadan. Di mana, harga beras masih belum menunjukkan penurunan. Dan, biasanya harga sembako akan terus melonjak sampai setelah Lebaran.
Dengan kekuatan stok di gudang Bulog saat ini, bukan tak mungkin, impor beras tak lagi wacana atau sekadar isu.
Sumber: cnbcindonesia
Foto: Presiden Joko Widodo/Net
Masih Panen Raya Tiba-tiba Jokowi Mau Impor Beras, Ada Apa?
Reviewed by Oposisi Cerdas
on
Rating:
Tidak ada komentar