Mengungkap Skenario Menko Luhut Binsar Pandjaitan Mempertahankan Kekuasaan

Baca Juga

Bakal calon presiden (capres) Anies Rasyid Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan mulai menyentil keras. Terutama pihak-pihak yang hendak mengubah konstitusi.

Dalam acara ‘Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan Tokoh KAHMI’ yang digelar KAHMI Jaya di Ancol, Jakarta, Kamis (16/3) malam Anies Rasyid Baswedan menyebut ada menteri koordinator (menko) yang ingin mengubah konstitusi Indonesia.

Bahkan Anies Rasyid Baswedan yang dikenal sebagai Tokoh Perubahan itu menyerukan perlawanan terhadap pihak-pihak yang berupaya mengubah konstitusi Indonesia. Sayangnya, calon presiden dari Koalisi Perubahan itu tidak mengungkap siapa sosok Menko yang disebut.

Siapa Menko yang Anies Rasyid Baswedan sebut akan mengubah konstitusi Indonesia? Saat ini ada 4 Menko, yaitu Menko Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan; Menko Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD; Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhajir Effendi.

Dari keempat Menko tersebut kemungkinan besar mengarah ke Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan dan Menkopolhukam, Mahfud MD. Soalnya Menko PMK, Muhajir Effendi kecil kemungkinan terlibat dalam upaya mengubah konstitusi. Alasannya sederhana; Menko PMK tidak terdengar manuver politiknya dan minim kepentingan untuk kembali “berkuasa”.

Sementara Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto bukan Menko yang dimaksud untuk mengubah konstitusi. Walaupun Airlangga Hartarto termasuk salahsatu menteri yang berbicara tentang penundaan pemilu.

Sedangkan dua Menko lainnya, yaitu Menko Marves dan Menko Polhukam sarat dengan manuver-manuver politik untuk perpanjangan masa jabatan presiden baik melalui amandemen UUD 1945 Pasal 7 tentang masa jabatan presiden maupun melalui penundaan pemilu. Kabarnya Menko Polhukam bermain “dua kaki”. Kaki LBP dan MSP.

Banyak pihak menilai Luhut Binsar Panjaitan yang sering disingkat dengan LBP saat ini sedang panik. Posisinya terancam pasca Jokowi lengser 20 Oktober 2024 yang akan datang. LBP diduga kuat berupaya mencari aman dengan manuver politiknya untuk mengubah konstitusi dan penundaan pemilu.

Berbagai skenario yang sering dipersepsikan publik sebagai skenario LBP gagal total. Mulai dari gagalnya amandemen UUD 1945 Pasal 7, tunda pemilu untuk memperpanjang masa jabatan presiden hingga isu terbaru soal putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menunda pemilu.

Sementara calon presiden yang digadang-gadang LBP untuk Pilpres 2024 belum mendapat tiket dari partai politik. PDIP kabarnya ogah mendukung calon presiden yang di _endorse_ LBP. Golkar masih berhitung dan menunggu momentum.

LBP sedang cek sound menduetkan Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo atau Erick Thohir dengan meminjam tangan Jokowi. Prabowo Subianto kabarnya dilema. Antara berharap dukungan LBP-Jokowi atau meninggalkan Megawati Soekarno Putri (MSP).

Infonya Prabowo mau beriringan dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri di Pilpres 2024. Upaya pihak tertentu menduetkan Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo dibaca publik sebagai upaya dari skenario memecah PDIP dan Gerindra.

Amat berbeda dengan Anies Rasyid Baswedan. Setelah lolos dari berbagai upaya penjegalan dan fitnah bertubi-tubi akhirnya Anies Rasyid Baswedan calon presiden pertama yang dideklarasikan oleh NasDem, PKS dan Demokrat.

LBP merasa terancam dengan makin menguatnya dukungan terhadap Anies Rasyid Baswedan. Menguatnya kembali isu penundaan pemilu melalui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diduga pesanan seorang Menko merupakan jalan terakhir baginya untuk mempertahankan kekuasaan dan menyelamatkan diri karena berbagai kasus korupsi kabarnya sedang menanti sang Menko segala urusan itu.

Bandung,

24 Sya’ban 1444/17 Maret 2023

Oleh: Tarmidzi Yusuf

Ketua Umum JABAR MANIES

Disclaimer: Rubrik Kolom adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan oposisicerdas.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi oposisicerdas.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.