Mentan Klaim Produksi Beras Aman, DPR Langsung Serang Balik: Seharusnya Pemerintah tidak Perlu Impor

Baca Juga

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengklaim bahwa produksi padi atau gabah kering giling (GKG) dan produksi beras mengalami peningkatan. Dia menyebut ketersediaan pangan dari produksi dalam negeri menghadapi bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri relatif aman.

Dia menuturkan, produksi padi atau gabah kering giling sebanyak 23,94 juta ton atau meningkat 0,53%. Sementara itu produksi beras juga mengalami peningkatan 0,56% atau berhasil menghasilkan sebanyak 13,79 juta ton.

"Dengan memperhatikan kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan pangan dari produksi dalam negeri menghadapi bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri relatif aman," ungkap Syahrul Yasin Limpo dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Senin (27/3/2023).

Syahrul menyampaikan, pada tahun 2023 potensi luas panen selama Januari hingga April sebanyak 4,51 juta hektare. Jumlah itu meningkat 2,13% dibanding periode yang sama tahun 2022.

"Dapat kami sampaikan selama tahun 2022 produksi beras naik 0,15 juta ton atau naik 0,29% dibandingkan tahun 2021, yaitu dari 31,36 juta ton menjadi 31,54 juta ton, dengan konsumsi sebesar 30,20 juta ton, maka terdapat surplus sebesar 1,3 juta ton," tuturnya.

Data-data yang disampaikan Syahrul langsung direspons anggota dewan. Mereka mempertanyakan data tersebut tetapi keran impor justru dibuka bahkan sampai 2 juta ton.

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDIP, Sutrisno turut mempertanyakan atas penugasan impor beras dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) kepada Perum Bulog sebanyak 2 juta ton untuk tahun 2023 ini, di mana 500 ribu ton harus didatangkan segera.

"Kalau ini betul data yang dipublikasi oleh Kementerian Pertanian seharusnya pemerintah tidak perlu melakukan impor," sindirnya.

Dia pun meminta kepada Kementerian Pertanian untuk memperbaiki masalah data terutama bukan hanya soal prediksi tetapi kondisi nyata di lapangan.

"Berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan bahwa produksi padi itu terjadi penurunan," sebutnya.

Tidak hanya Sutrisno, Anggota Komisi IV DPR lainnya Daeng Muhammad dari Fraksi PAN mengungkapkan hal yang berbeda dari pernyataan Mentan Syahrul. Dia bilang banyak wilayah di Indonesia yang gagal panen alias puso. Salah satunya di Karawang, Jawa Barat yang menjadi lumbung padi nasional.

Menurut Daeng di sana ada 18 kecamatan dari 23 kecamatan yang mengalami puso. Para petani di sana harus melakukan tanam ulang yang mengakibatkan mundur waktu panen.

"Kelamahan negara ini cuma satu, kita selalu bicara swasembada kenyataannya zero," ucapnya.

Sebelumnya, berdasarkan salinan surat yang diterima CNBC Indonesia, Perum Bulog mendapatkan penugasan untuk mengimpor beras sebanyak 2 juta ton pada tahun ini, dimana 500 ribu ton harus segera didatangkan secepatnya. Penugasan diberikan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Adapun penugasan impor beras tersebut untuk pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

"Menindaklanjuti hasil rapat internal bersama Bapak Presiden tanggal 24 Maret 2023 dengan topik Ketersediaan Bahan Pokok dan Persiapan Arus Mudik Idul Fitri 1444 H, kami menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakan pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) dari luar negeri sebesar 2 juta ton sampai dengan akhir Desember 2023. Pengadaan 500 ribu ton pertama agar dilaksanakan secepatnya," tulis salinan surat tersebut tertanda Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi.

Masih dari salinan surat tersebut disebutkan tambahan pasokan beras tersebut dapat digunakan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras (SPHP), bantuan beras kepada sekitar 21,353 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan kebutuhan lainnya.

Sumber: cnbcindonesia

Foto: Komisi IV DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian dan RDP dengan Dirut Perum Bulog, Dirut PT. RNI/Holding Pangan ID FOOD; dan Dirut PT. Pupuk Indonesia (Persero) membahas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 dan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 pada Senin, (16/1/2023). (Tangkapan Layar Youtube Komisi IV DPR RI Channel)