Nampak Malu-malu dengan Sri Mulyani, Mahfud MD Diminta Tetap Usut Kejanggalan Transaksi Rp 300 T

Bukan menaruh rasa hormat kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang telah gagal mereformasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD seharusnya dapat bersikap tegas seperti biasanya saat mengungkap sebuah persoalan pidana.

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, Mahfud MD seperti malu-malu atau bahkan masih merasa ewuh pakewuh dalam pengungkapan aliran dana janggal di dalam tubuh Kemenkeu.

"Ini kan publik melihat Mahfud MD setengah hati dalam upaya melakukan pengungkapan kejanggalan aliran uang di dalam tubuh Kemenkeu. Bahkan Mahfud MD dapat dinilai masih merasa tidak enak dalam mengungkap kejanggalan-kejanggalan aliran dana di dalam tubuh Kemenkeu," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL dalam pesan singkat, Senin (13/3).

Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini melihat, Mahfud MD tidak seperti biasanya dalam melakukan pengungkapan kasus kepada publik. Dalam hal kasus kejanggalan transaksi Rp 300 triliun di Kemenkeu, Mahfud terlihat menggunakan langkah soft ketimbang langkah hard dalam pengungkapan kasus seperti sebelumnya.

"Terlebih publik dibuat tercengang dengan masih seperti adanya rasa ewuh pakewuh Mahfud dengan masih menjalin hubungan yang baik dengan Sri Mulyani yang ditunjukkan salah satunya masih 1 meja dan duduk berdampingan pada waktu acara HUT Wapres Maruf Amin," kata Saiful.

Hal tersebut kata Saiful, bisa menjadi penilaian publik bahwa Mahfud menunjukkan masih adanya rasa menaruh hormat kepada Sri Mulyani, padahal publik menilai Sri Mulyani telah gagal mereformasi kementerian yang dipimpinnya.

Menurut Saiful, Mahfud MD harus membongkar siapapun yang terlibat dalam upaya mengungkap aliran-aliran uang tidak halal di dalam tubuh Kemenkeu. Mahfud MD harus memposisikan seperti biasanya, harus tegas dan jelas dalam pengungkapan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik.

"Jika dibutuhkan maka dapat mengambil sikap untuk mengambil langkah keras dalam penanganan masalah kejanggalan aliran uang di tubuh Kemenkeu ini," pungkas Saiful.

Sumber: rmol

Foto: Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam/RMOL