Napi Koruptor Bisa Nyalon Jadi Calon Anggota DPR Usai Bebas, Ini Penjelasannya

Pada Januari 2023 lalu, Komisi Pemilihan Umum RI memastikan bahwa mantan narapidana korupsi baru bisa kembali mencalonkan diri sebagai anggota legislatif setelah bebas murni 5 tahun. Tapi apa ini artinya napi koruptor bebas bisa nyalon lagi?

Putusan atas regulasi ini sendiri sebenarnya sudah mengalami perubahan. Sebelumnya, mantan narapidana korupsi atau perbuatan pidana lain dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun dapat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif hanya dengan mengumumkan dirinya eks narapidana korupsi.

Pernyataan dari KPU

Disampaikan oleh Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari dalam dialog publik yang diadakan di Hotel Ambhara bulan Januari lalu, bahwa untuk pemilu DPR RI dan sebagainya, jika sudah pernah terkena pidana dengan ancaman 5 tahun atau lebih, baru boleh mencalonkan diri setelah selesai menjalani masa pidananya.

Setelah selesai menjalani masa penahanan ini, masih harus menunggu selama 5 tahun mendatang agar memiliki status bebas murni.

Dalam kurun waktu 5 tahun selepas masa penahanan yang diberikan tersebut, eks napi korupsi juga tidak boleh terlibat kasus pidana apapun lagi, sebagai syarat mengikuti pemilihan umum DPR RI dan sebagainya.

Meski demikian, untuk aturan tersebut hanya berlaku untuk anggota legislatif DPR dan DPRD sesuai dengan putusan MK. Sedangkan untuk calon anggota DPD RI, pihak KPU belum dapat memberikan keterangan pasti atas aturan yang akan berlaku.

Eks Napi Koruptor dan SKCK

Sebenarnya eks narapidana ini akan menemukan banyak kesulitan ketika akan mencalonkan diri kembali sebagai wakil rakyat.

Sebab salah satu syarat berkas yang harus dikumpulkan adalah adanya SKCK, atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian, yang awalnya bernama Surat Keterangan Kelakuan Baik atau SKKB.

SKCK idealnya digunakan dalam proses pendaftaran atau rekrutmen, guna mengecek rekam jejak seseorang. Orang yang pernah terlibat tindak kriminal biasanya akan ditolak dan tidak diterima perusahaan, karena memiliki catatan di dalam SKCK yang dikeluarkan pihak kepolisian.

Sumber: suara

Foto: Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari /Net