PBB 'Vonis' Tetangga RI sebagai Negara Gagal, Ini Alasannya

Baca Juga

Myanmar mendapat 'label' baru dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pascakudeta yang dilakukan junta militer pada 2021. Dalam pengamatannya pelapor PBB, ia menyebut Negeri Seribu Pagoda itu sebagai 'negara gagal'.

Hal itu disampaikan dalam sesi wawancara dengan The Guardian, pelapor khusus PBB Tom Andrews menyebut bahwa Myanmar menggunakan senjata buatan Rusia yang juga digunakan Moskow di Ukraina. Ia meminta agar negara-negara dunia mengadopsi langkah yang telah diambil dalam serangan Rusia ke Ukraina untuk kasus di Myanmar.

"Jenis senjata yang sama yang membunuh orang Ukraina membunuh orang di Myanmar. Tidak dapat diungkapkan apa yang sedang terjadi dan yang sangat membuat frustrasi adalah kenyataan bahwa, sejauh menyangkut sebagian besar dunia, ini tidak terjadi," tuturnya, dikutip Sabtu (18/3/2023).

"Tanggapan internasional terhadap Myanmar tidak memadai dan beberapa negara terus mendukung kekejaman junta," kata Andrews, menyerukan embargo senjata.

Myanmar dilanda kekacauan pada Februari 2021 ketika militer menahan pemimpin negara itu, Aung San Suu Kyi, dan merebut kekuasaan. Kudeta tersebut telah memprovokasi oposisi yang meluas, termasuk gerakan pembangkangan sipil yang damai dan perlawanan bersenjata.

Konflik telah meningkat selama dua tahun terakhir, menyebar ke seluruh wilayah negara yang luas, termasuk wilayah yang dulunya damai, di mana anggota masyarakat bergabung dengan kelompok pertahanan untuk melawan militer.

Militer telah meningkatkan serangan udara, termasuk terhadap sekolah dan fasilitas medis, serta taktik bumi hangus, dalam upaya untuk menghentikan perlawanan.

"Karena makin berbahaya bagi pasukan mereka untuk beroperasi di lapangan, mereka menggunakan senjata tempur ini, jet tempur yang menjatuhkan bom di desa-desa dan bahkan pusat-pusat IDP (kamp untuk pengungsi internal yang terpaksa melarikan diri)," ungkap Andrews.

Militer Myanmar sebelumnya membantah melakukan kekejaman. Mereka mengatakan operasinya menargetkan 'teroris'.

Sebuah laporan oleh pelapor khusus tahun lalu mengatakan Rusia, China, dan Serbia menyediakan senjata untuk junta. Investigasi baru-baru ini oleh Saksi Myanmar juga menemukan militer sangat bergantung pada aset udara Rusia atau China untuk serangannya.

Andrews mengatakan dia baru-baru ini berbicara dengan seorang ayah yang rumahnya dihancurkan oleh militer. Sang ayah membawa keluarganya ke pusat pengungsian, hanya untuk dibom. Kedua putrinya, yang berusia 12 dan 15 tahun, tewas.

"Mengingat ketergantungannya pada pesawat dari China dan Rusia, junta telah berusaha untuk secara terbuka menyelaraskan diri dengan kedua negara setelah kudeta. Militer, yang dipimpin oleh Min Aung Hlaing menjilat Rusia," papar Andrews.

"Dia telah terbang ke Moskow, dia memuji Putin, mereka tentu mencari dan mengamankan senjata yang mereka gunakan untuk melakukan kejahatan kekejaman ini."

Namun, Andrews mengatakan bahwa negara lain mampu mengambil tindakan strategis yang lebih kuat untuk menghentikan junta mengakses sumber daya. Sementara banyak pemerintah barat telah menjatuhkan sanksi, diperlukan koordinasi yang lebih besar.

"Myanmar adalah negara yang sangat penting, negara berpenduduk 54 juta orang, terletak di bagian dunia yang sangat penting antara India dan China. Anda telah melihat dampak dari ketidakstabilan yang ada. Ribuan dan ribuan orang setiap bulan berlari untuk hidup mereka setiap bulan melewati perbatasan ke wilayah tersebut," tambahnya.

Dalam sebuah laporan yang akan disampaikan kepada Dewan Hak Asasi Manusia pada tanggal 20 Maret, pelapor khusus tersebut mengatakan bahwa pemerintah negara tetangga telah secara paksa mengembalikan masyarakat oposisi Myanmar meskipun ada risiko dipenjara, disiksa, atau bahkan dieksekusi.

Menurut PBB, jumlah orang yang membutuhkan bantuan kemanusiaan melonjak, dari 1 juta sebelum kudeta, menjadi 17,6 juta pada tahun 2023.

"Ada keharusan moral untuk tidak berpaling dari orang-orang yang menunjukkan keberanian luar biasa dalam memperjuangkan negara dan masa depan mereka."

Sumber: cnbcindonesia

Foto: Warga Myanmar/REUTERS/ATHIT PERAWONGMETHA