Bukan Cuma soal Piala Dunia U-20, Ini Sederet Pernyataan dan Kebijakan Ganjar Pranowo yang Tuai Kontroversi

Baca Juga

Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, baru-baru ini menuai kecaman akibat batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20. Berikut sederet pernyataan Ganjar Pranowo yang menuai Kontroversi.

Ganjar Pranowo baru-baru ini menuai kecaman dari netizen terkait pernyataannya yang menolak Timnas Israel bermain di Indonesia pada ajang Piala Dunia U-20.

Pernyataan Ganjar itu dianggap sebagai salah satu alasan FIFA akhirnya membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20.

Padahal, sebagai tuan rumah yang akan tampil di Piala Dunia U-20, Indonesia telah melakukan berbagai persiapan yang cukup panjang.

Namun, berkat sikap Kontroversi Ganjar Pranowo itu harapan melihat pemain muda Indonesia tampil di ajang Piala Dunia U-20 pun pupus.

Pernyataan Ganjar yang dianggap menjadi penyebab FIFA mencabut posisi Indonesia sebagai tuan rumah itu tak lain adalah terkait penolakan terhadap Timnas Israel.

Padahal, sudah lama diketahui jika Israel akan tampil sebagai salah satu kontestan mewakili negara Eropa.

Selain itu, sebagai Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, juga sudah menandatangi kesepakatan untuk menggelar Piala Dunia U-20 menyusul digelarnya sejumlah pertandingan di wilayah Jateng, yakni Stadion Manahan, Solo.

Ganjar Pranowo bukan sekali dua kali ini menuai Kontroversi akibat pernyataan maupun kebijakannya.

Selama menjabat sebagai Gubernur Jateng dua periode ada sejumlah pernyataan dan kebijakan Ganjar Pranowo yang menuai Kontroversi hingga menyebabkan demo maupun protes.

Berikut beberapa pernyataan dan kebijakan Ganjar Pranowo yang menuai Kontroversi.

1. Izin Pabrik Semen di Rembang

Pada 2017 lalu, Ganjar Pranowo menerbitkan surat izin bernomor 660.1/4/2017 tentang Penambangan PT Semen Indonesia di Rembang. Dengan diizinkannya pembangunan pabrik semen di Rembang itu, Ganjar Pranowo banjir gugatan dari berbagai pihak, salah satunya datang dari lembaga pelestarian lingkungan.

“Ya enggak apa-apa, menggugat kan boleh, masak saya bilang aku aja mbok gugat, aku aja mbok gugat,” kata Ganjar Pranowo pada saat itu.

Ganjar bahkan mempersilakan pihak-pihak yang merasa tidak puas terkait dengan terbitnya izin penambangan PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang, untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Nonton Film Porno

Pernyataan Ganjar Pranowo yang menuai Kontroversi adalah ketika hadir di podcast Deddy Corbuzier, 2019 yang lalu. Di sesi itu, Ganjar Pranowo mengaku pernah menonton film porno.

Bahkan, dia mengeklaim hal tersebut adalah wajar. Kemudian, Ganjar juga mengatakan seseorang yang sudah beranjak dewasa wajar jika suka menonton porno.

“Situs porno pernah saya enggak sengaja mencet. Ada yang tanya, ‘Pak ganjar kok ini nonton film porno?’ Terus salah saya di mana? Saya kan dewasa, salah saya di mana? La wong saya suka kok. Saya sudah dewasa dan punya istri. Kan yang enggak boleh itu ngirim,” ungkap Ganjar Pranowo.

Pengakuan Ganjar Pranowo itu menjadi Kontroversi dan mendapat kritikan dari budayawan Jawa Tengah, Timur Sinar Suprabana. Menurutnya, hal tersebut tidak etis.

3. Jateng di Rumah Saja

Kebijakan Ganjar Pranowo yang menuai Kontroversi selanjutnya adalah Jateng di Rumah Saja selama dua hari, yakni 6-7 Februari 2021. Bahkan, Ganjar Pranowo mengeluarkan surat edaran untuk mengatur Jateng di Rumah Saja.

Surat edaran tersebut bernomor 443.5/0001933 tentang Peningkatan Kedisiplinan dan Pengetatan Protokol Kesehatan pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahap II di Jawa Tengah.

Gerakan Jateng di Rumah Saja dilaksanakan oleh semua masyarakat, kecuali pekerja di sektor esensial seperti kesehatan, kebencanaan, keamanan, energi, komunikasi dan teknologi informasi keuangan, perbankan, logistik dan kebutuhan pokok masyarakat, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, serta industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional.

Kebijakan ini menuai penolakan dari masyarakat. Bahkan, ada yang mengirim karangan bunga penolakan dan kritikan terhadap program itu di kompleks Pemkab Banyumas pada Jumat (5/2/2021).***

Sumber: harianhaluan

Foto: Ganjar Pranowo/Net