DPR Tiba-tiba Sebut Proyek Lumbung Pangan Jokowi Palsu

Komisi IV DPR berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki program pengembangan food estate di berbagai daerah di Indonesia.

Ketua Komisi IV DPR Sudin mengatakan, saat ini sudah ada Panitia Kerja (Panja) untuk proyek lumbung pangan nasional, yang tersebar di Kalimantan, Sumatra, NTT, dan Papua.

"Hal yang perlu diperhatian, masih adanya temuan BPK di Kementerian Pertanian (Kementan) yang dapat diartikan masih ada program dan kegiatan bermasalah. Bahkan ada yang gagal dan tidak mencapai target. Contohnya food estate di beberapa tempat," kata Sudin saat membuka Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, Senin (16/1/2023).

"Kami Komisi IV sudah menyiapkan Panja Food Estate. Bahkan, beberapa teman-teman mengusulkan dibikin Pansus. Karena di situ banyak data palsu," tambah Sudin.

Untuk itu, imbuh dia, dibutuhkan evaluasi menyeluruh atas kinerja Kementan.

Dalam pembukaan rapat kerja tersebut, Sudin juga menyoroti data produksi pertanian yang dinilai tak sinkron. Terbukti, tak mampu memenuhi kebutuhan di dalam negeri sehingga pemerintah harus impor.

"Tahun ini tahun keempat kerja Menteri Pertanian. Pembangunan pertanian masih menghadapi masalah klasik. Bahkan di beberapa kesempatan keadaan makin memburuk, salah satu indikasinya impor beras," kata Sudin.

"Komisi IV meminta pembenahan data produksi dan stok beras. Untuk kepentingan kebijakan pangan nasional," tambahnya.

Selain itu, Sudin juga mengkritik kebijakan bidang pertanian lainnya yang dinilai tak berdampak langsung bagi petani. Dan, hanya fokus pada penyerapan anggaran, bukan memacu produksi pertanian nasional.

"Perjalanan dinas yang melibatkan banyak pegawai agar dikurangi," tukas Sudin.

Sumber: cnbcindonesia

Foto: Komisi IV DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian dan RDP dengan Dirut Perum Bulog, Dirut PT. RNI/Holding Pangan ID FOOD; dan Dirut PT. Pupuk Indonesia (Persero) membahas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 dan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 pada Senin, (16/1/2023). (Tangkapan Layar Youtube Komisi IV DPR RI Channel)