Pegawai tak Dibayar dan Nunggak Sewa Mobil Rp 500 Juta, IKN Proyek Main-main

Baca Juga

Ini bukan kabar yang mengenakkan terkait proyek IKN Nusantara yang digagas Presiden Jokowi. Sejumlah pemilik rental mobil mendatangi kantor Otorita IKN Nusantara di Balikpapan, Kalimantan Timur. Rupanya, mereka menagih uang sewa kendaraan yang menunggak 4 bulan.

‘Pembayaran menunggak 4 bulan sejak Desember 2022, nilainya sekitar Rp500 juta. Itu ongkos sewa puluhan mobil,: kata Umar Dhani, perwakilan komunitas rental mobil di Balikpapan, dikutip Selasa (18/4/2023).

Menurut Umar, mobil yang disewakan itu, digunakan untuk berbagai keperluan pihak otoritas. mulai mengantar tamu hingga menjadi kendaraan dinas. “Disewa keperluan antar tamu, staf Otorita dan sebagainya. Kami dukung IKN Nusantara, bahkan kami rela mengeluarkan biaya untuk driver. Tapi yang kami dapat, pembayaran digantung terus,” tutur Umar.

Ditanya biaya sewa per hari, dia enggan membeberkan. Namun begitu dari pihaknya baru menerima pembayaran senilai Rp50 juta untuk biaya bahan bakar. Komunitas rental mobil, sejatinya, sudah berulang kali menagih pembayaran kepada salah satu pejabat otorita. Namun tak pernah berhasil karena hanya diberikan janji. “Kemarin ke sini tidak ada jawaban. Sudah WhatsApp-an segala macem, menggantung. Malah ada bahasa minta didemo. Itu kan bahasa yang tidak baik,” ungkap Umar.

Dia berharap, pihak otoritas segera menyelesaikan pembayaran sewa mobil yang sudah macet 4 bulan. Apalagi lebaran semakin dekat, tentu pemilik kendaraan perlu dana yang tidak sedikit. “Itu (uang pembayaran) menyangkut banyak kepala teman kami. Buat mereka, mungkin ini uang kecil, tapi buat kami ini yang kami harapkan,” ucap Umar.

Satu per satu masalah di IKN bermunculan, bak bisul yang siap pecah. Dimulai pernyataan Kepala Otorita IKN Nusantara, Bambang Susantono dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Jakarta pada 3 April 2023. Dia mengakui baru terima gaji setelah bekerja 11 bulan. Artinya harus keluar modal dulu alias nombok.

Sedangkan untuk pejabat eselon I ke bawah, kata Bambang, sudah dibahas Menko Polhukam Mahfud MD dan sedang diajukan ke Presiden Jokowi. Jadi, kasihan memang pekerja Otorita IKN yang belum terima gaji hingga saat ini. Proyek IKN yang menelan dana investasi Rp467 triliun, bak tong kosong nyaring bunyinya. Gembar-gembor proyek besar namun nihil.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan sedang menunggu rampungnya aturan gaji dan tunjangan pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) yang tengah dibahas kementerian terkait. Aturan tersebut nantinya akan berupa peraturan presiden (perpres).

“Tapi memang kita ini kan membuat perpres dan menghitung tunjangan itu kan juga memerlukan konsolidasi antarkementerian. Yang penting haknya tidak hilang dan akan kita percepat. Kemarin, baru saja kita bicarakan,” ujar Jokowi, Kamis (13/4/2023).

Sumber: inilah

Foto: Presiden Jokowi berkemah di Ibu Kota Negara, Nusantara, Kalimanta Timur. (Foto:JPNN).