Tiba-tiba DPR Protes Gegara Jokowi Rajin Bangun Jalan Tol

DPR RI mengkritik langkah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang rajin menambah jalan tol baru namun terkesan acuh terhadap penambahan jalan nasional non tol. Padahal, masyarakat sudah membayar pajak untuk mendapat akses infrastruktur yakni jalan yang seharusnya layak.

Di mana, mengutip catatan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, selama pemerintahan Jokowi panjang jalan tol yang beroperasi di Indonesia akan mencapai 3.196 km pada akhir 2024. Jalan tol yang saat ini dalam tahap konstruksi ada sepanjang 720 km.

"Karena kita bayar pajak beli mobil bahan bakar harapan kita disediakan jalan, tapi kenyataan di beberapa ruas orang ga punya pilihan, harus lewat tol, padahal bukan untuk bisnis, akhirnya udah bayar pajak mobil, bayar lajak lain lain akhirnya harus bayar lagi di tol karena ga ada alternatif jalan yang nggak berbayar," kata anggota komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama saat rapat kerja, Rabu (12/4/2023).

Perlu perencanaan tepat agar hak dasar pelayanan seperti akses bisa di dengan jalan tol berbayar. Ini penting karena jika diserahkan ke bisnis, di mana jalan ramai dan di situ dibutuhkan orang, maka investasi jalan tol masuk, padahal di situ untuk kebutuhan dasar dalam memenuhi pelayanan dasar.

Anggota Komisi V DPR Suryadi Jaya Purnama mengkritik pertambahan jalan tol yang melampaui penambahan jalan umum (Tangkapan layar Youtube Parlemen)

"Jalan nasional kita untuk pelayanan dasar, infrastruktur dasar bukan Infrastruktur bisnis, jalan tol baru itu infrastruktur bisnis karena orang bayar karena ada keuntungan. Sementara pelayanan dasar memenuhi akses kebutuhan sehari-hari tanpa aktivitas ekonomi rugi lewat tol," kata Suryadi.

"Jadi ada anomali, kecenderungan truk bisnis lewat jalan nasional," tukasnya.

Sebagai contoh total panjang jalan nasional di Pulau Jawa mencapai 6.481,31 km, dan ini sudah mencakup seluruh jalan nasional.

Sedangkan total panjang tol di pulau Jawa 1.716 Km. Sekilas memang jalan nasional lebih panjang, namun kenyataannya penambahan jalan tol jauh lebih signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

"Grafik pertambahan jalan umum kecil sekali, tapi naiknya jalan tol di paparan BPJT kemarin bahkan 2024 hampir 3000 Km, sementara problem kita jalan umum karena diharapkan pelayanan dasar pemerintah bagi masyarakat," pungkas Suryadi.

Sumber: cnbcindonesia

Foto: Presiden Joko Widodo/Net