Anies Kembali Dikeroyok Orang Dekat Jokowi, Jusuf Kalla Membela

Baca Juga

Calon Presiden RI dari Partai Nasdem, PKS & Demokrat Anies Baswedan kembali kena 'serangan' dari orang dekat Presiden Joko Widodo. Mereka menyemprot Anies gegara mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyinggung program pemerintah khususnya pembangunan jalan.

Anies bilang era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pencapaian pembangunan jalan 10 kali lipat dari Jokowi. Dia bilang Jokowi memang membangun 63% jalan tol yang ada di Indonesia, tepatnya 1.569 km dari 2.499 km tol yang ada.

"Namun itu adalah jalan berbayar, sedangkan yang tidak berbayar, yang digunakan secara gratis yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkotaan, yang bawa produk pertanian, perkebunan, dan perikanan dari sentra-sentra baik jalan nasional, provinsi dan kabupaten hanya 19.000 km saja," sebut Anies dalam acara Milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera pada Sabtu (20/5/2023).

Dia kemudian menyebut, pada era SBY jalan tidak berbayar yang dibangun sepanjang 144.000 km atau 7,5 kali lipat.

"Bila dibanding jalan nasional pemerintah ini 590 km, 10 tahun sebelumnya 11 ribu km. 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, standar, itu baru panjang," kata Anies.

Pernyataan Anies Disemprot Moeldoko

Pernyataan Anies lantas direspons oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Moeldoko menjelaskan pembangunan jalan khususnya tol di era kepemimpinan Jokowi juga ditujukkan untuk masyarakat kecil.

Bagi yang meragukan pembangunan tol di era Jokowi, Moeldoko menyebut orang tersebut tidak pernah merasakan sulit sebagai masyarakat kecil.

"Mungkin untuk mereka yang tidak pernah hidup seperti itu, melihatnya hanya mobil mewah yang jalan masuk tol, tetapi bus-bus yang sekarang masuk jalan tol untuk masyarakat kecil," ungkap Moeldoko dikutip, Rabu (24/5/2023).

Moeldoko menegaskan jalan tol mempermudah mobilitas masyarakat, yakni bisa lebih cepat dan aman. Masyarakat kecil yang menggunakan bus bisa menikmati kemudahan tersebut.

"Saya orang kecil bisa naik bus dengan harga yang terjangkau, dengan waktu tempuh yang sangat cepat, dengan tingkat keamanan yang lebih terjamin, terus siapa yang menikmati? Masyarakat kecil seperti saya," ucapnya.

Ucapan Anies Dikritik Tuan Guru Bajang (TGB)

Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi ikut mengkritik ucapan Anies.

"Saya menyimak pidato bakal capres Anies Baswedan semalam. Pidatonya menarik, satu hal yang menarik adalah beliau mengkomparasikan pembangunan jalan tidak berbayar pada masa SBY dan Pak Jokowi," kata mantan Gubernur NTB dua periode itu kepada detikBali seperti dikutip detik.com.

Menurut TGB, Anies menyampaikan selama 10 tahun SBY membangun 144 ribu kilometer jalan non tol. Mulai jalan nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Hal itu disebutnya jauh lebih tinggi dibanding pencapaian Jokowi selama sembilan tahun menjabat hingga 2022 yang Anies sebut hanya 19 ribu km. Anies pada kesempatan tersebut secara eksplisit menyampaikan pembangunan jalan di masa SBY lebih tinggi 7,5 kali lipat ketimbang masa Jokowi.

"Menyimak pidato ini saya punya satu catatan, bahwa Mas Anies tidak menyebut atau melupakan, saya tidak tahu ini disengaja atau tidak, mestinya sebagai capres beliau memaparkan data secara utuh," ujar TGB.

"Beliau tidak menyebutkan jalan desa yang terbangun pada masa Presiden Jokowi, selama sembilan tahun sampai akhir 2022 itu adalah lebih 316 ribu km jalan desa yang dibangun Pak Jokowi," imbuhnya.

Keberpihakan Jokowi terhadap pembangunan di desa, kata TGB, perlu diapresiasi. Jika berbicara ihwal mengurangi kesenjangan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, salah satu instrumennya adalah meningkatkan kemakmuran di tingkat desa.

Salah satu caranya adalah mengurangi biaya logistik, produksi dengan memperlancar arus barang dan jasa.

"Produksi petani kita, padi, kedelai, sapi dan segala macam yang diproduksi di tingkat desa harus dapat diakses dengan mudah, harus memiliki sarana logistik yang baik. Karena itu pembangunan jalan desa memegang peranan yang sangat penting untuk masyarakat desa. Mengurangi ketimpangan antara desa dan kota," jelas TGB.

Omongan Anies Dibela Jusuf Kalla (JK)

Ucapan Anies justru dibela Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. JK terang-terangan mengkritik 2 program Presiden Jokowi. Pertama adalah soal pembangunan jalan tol dan yang kedua soal mobil listrik.

Kebijakan pemerintah Presiden Jokowi khususnya dalam pembangunan jalan tol menurut JK sebaiknya diserahkan saja ke investor atau perusahaan swasta. JK berpendapat pemerintah lewat APBN sebaiknya fokus saja pada proyek perbaikan atau pembangunan jalan non tol. Sehingga harapannya penggunaan atau serapan APBN ke proyek-proyek infrastruktur jalan lebih efektif.

"Dari anggaran itu jangan lupa sebenarnya jalan tol itu bukan pemerintah yang buat. Jangan lupa ya! Itu dibikin tuh investor oleh swasta. Jadi mestinya pemerintah tetap fokus ke jalan-jalan yang non-berbayar, bukan tol," tegas JK usai menghadiri seremoni dimulainya pembangunan Gedung A Universitas Paramadina Kampus Cipayung, Jakarta Timur, Selasa (23/5/2023).

Pernyataan ini kata JK bukan semata-mata mendukung apa yang diucapkan Calon Presiden Anies Baswedan tetapi JK melihat dari kacamata. Dia bilang perlu ada keseimbangan dari sikap pemerintah dalam menentukan pembangunan proyek infrastruktur jalan.

"Yang mengetahui banyak itu bukan saya, Anies. Saya mengatakan kita mendukung dan perlu jalan tol. Perlu, penting. Tapi perlu ada keseimbangan, keadilan untuk masyarakat," sebutnya.

Apabila pemerintah cenderung fokus untuk membangun jalan tol yang terjadi adalah jalan-jalan non tol kondisinya memprihatinkan. Ini yang terjadi akhir-akhir ini dimana Jokowi selalu menemukan jalan rusak ketika dia berkunjung ke beberapa daerah sebut saja Lampung hingga Sumatera Utara.

"Bahwa di samping jalan tol berjalan terus setuju kita, kalau gak ada jalan tol sulit juga. Tetapi juga ada anggaran untuk memelihara jalan yang rusak sama yang harus dirombak. Sehingga baik yang bisa bayar, baik masyarakat, semuanya jalan," tegas JK.

Sumber: cnbcindonesia

Foto: Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla/Net