Cicilan Utang RI Rp1.000 T/Tahun, Sri Mulyani: Bisa Dikontrol

Baca Juga

Persoalan utang kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya, Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan bahwa dalam setahun pemerintah membayar utang mencapai Rp 1.000 triliun.

Hal tersebut disampaikan JK saat berpidato dalam hari ulang tahun (HUT) ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta kemarin Sabtu (20/5/2023).

Menurutnya, utang adalah persoalan ekonomi di Indonesia yang sudah mengakar. Dia pun membenarkan utang luar negeri Indonesia yang cukup besar, seperti yang disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang hadir pada kesempatan yang sama.

"Pak AHY tadi mengatakan utang besar, betul. Setahun bayar utang lebih Rp 1.000 triliun, terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka," jelas JK, dikutip Minggu (21/5/2023).

JK berharap persoalan utang yang sudah membengkak saat ini, bisa terus diselesaikan sehingga tidak berdampak pada masalah sosial yang semakin meluas di Indonesia.

Pernyataan JK ini pun dijawab oleh oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang telah menjabat sebagai bendahara negara sejak periode pertama Jokowi. Menurutnya, utang memiliki jangka waktu jatuh temponya dan semuanya sudah diatur di dalam APBN.

Hal tersebut, kata Sri Mulyani, merupakan bagian dari strategi pembiayaan oleh pemerintah. Hingga saat ini, utang dikelola dengan baik, mulai dari penerbitan hingga yang harus dibayarkan.

"Paling penting prinsipnya yang jatuh tempo bisa dibayar yang kemudian beban utangnya tetap manageble, itu yang masuk dalam sustainabilitas," paparnya.

Tim Riset CNBC Indonesia membedah pembayaran bunga utang Indonesia. Ternyata, Indonesia menghabiskan sekitar Rp 500 triliun tiap tahunnya untuk membayar cicilan pokok utang. Bila digabung dengan pembayaran bunga utang maka angkanya berkisar Rp 750-900 triliun.

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat pada 2021 menunjukkan belanja pembayaran bunga utang menembus Rp 343, 49 triliun.

Termasuk di dalamnya adalah untuk belanja pembayaran bunga utang dalam negeri jangka panjang sebesar Rp 260,63 triliun dan belanja pembayaran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam negeri sebesar Rp 63,83 triliun.

Pembayaran bunga utang luar negeri jangka panjang menghabiskan anggaran sebesar Rp 10,63 triliun. Sementara itu, pembayaran bunga utang membengkak 58,6% dalam lima tahun dari Rp 216, 57 triliun menjadi Rp 343,49 triliun pada 2021.

Dari catatan CNBC Indonesia, pemerintah juga harus membayar cicilan pokok utang luar negeri mencapai Rp 82,098 triliun pada 2021.

Termasuk di dalamnya adalah cicilan pokok utang luar negeri dalam bentuk pinjaman tunai sebesar Rp 35,81 triliun sementara pinjaman kegiatan sebesar Rp 46,27 triliun.

Dalam lima tahun, cicilan pokok utang luar negeri melonjak dari Rp 65,12 triliun menjadi Rp 82,08 triliun. Porsi anggaran untuk pembayaran utang dalam negeri juga terus meningkat dari Rp 285,1 triliun pada 2017 menjadi Rp 476,8 triliun pada 2021.

Sumber: cnbcindonesia

Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani/Net