Demokrat dan PKS Kritik Keras Proyek IKN Jokowi, Kamu Setuju?

Rapat Paripurna ke-24 Masa Sidang V Tahun Persidangan 2022-2023 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masih menyisakan cerita. Salah satunya adalah kritik fraksi kepada pemerintah terhadap pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara.

Kedua fraksi yang mengkritik keras megaproyek itu adalah Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Kedua fraksi pun meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menunda penganggaran untuk pembangunan IKN Nusantara.

Fraksi Demokrat, yang diwakili Anggota DPR Rizki Aulia Rahman Natakusumah mengatakan, anggaran pembangunan IKN Nusantara tidaklah prioritas dibandingkan dengan kebutuhan anggaran untuk stabilisasi harga kebutuhan pokok masyarakat.

"Sehingga anggaran sifatnya non prioritas seperti IKN Nusantara bisa ditunda, dan difokuskan dulu untuk stabilitas harga kebutuhan pokok dan energi untuk masyarakat kecil," kata Rizki seperti dikutip Kamis (25/5/2023)

Adapun dari Fraksi PKS, pandangan untuk menghentikan pembangunan IKN Nusantara ini disampaikan oleh Anggota DPR Andi Akmal Pasluddin. Kata Andi, PKS memandang bahwa kebijakan belanja negara untuk pembangunan IKN itu lebih baik digunakan untuk memperkuat infrastruktur di sektor pertanian.

"Fraksi PKS berpandangan pemerintah lebih baik menunda pemindahan IKN Nusantara sehingga belanja tersebut dapat difokuskan pada pemulihan daya beli masyarakat. peningkatan kesejahteraan, peningkatan infrastruktur pertanian dan belanja yang berkeadilan lainnya," ujarnya.

Dalam dokumen KEM PPKF 2024, pemerintah menyatakan, pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur akan menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun depan. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 dapat mencapai 5,3% hingga 5,7%.

Pembangunan IKN Nusantara, diklaim bukan sekedar memindahkan lokasi pusat pemerintahan ke wilayah lain, namun lebih dari itu, pemerintah berupaya mewujudkan sebuah prototipe intelligent city sebagai representasi transformasi kemajuan Indonesia yang sesuai dengan visi Indonesia Maju 2045.

"Pembangunan IKN Nusantara juga merupakan upaya pemerintah untuk lebih mendorong terwujudnya pemerataan ekonomi ke seluruh wilayah NKRI melalui penciptaan kantong-kantong perekonomian yang baru, yang dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di masa mendatang," sebagaimana tertulis dalam dokumen itu.

Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut akan meningkatkan Gross National Income (GNI) per kapita (Atlas Method) menjadi US$ 4.970 - US$ 5.150 pada 202, dan menjadikan Indonesia sebagai upper-middle income countries.

Seperti diketahui, Bank Dunia atau World Bank membuat klasifikasi negara berdasarkan GNI per capita dalam 4 kategori, yaitu: Low Income (US$ 1.035), Lower Middle Income (US$ 1.036-USD4,045), Upper Middle Income (US$ 4.046 hingga US$ 12.535) dan High Income (>US$ 12.535).

Kritik subsidi mobil listrik

Sebanyak lima fraksi di DPR mengkritisi kebijakan pemberian subsidi kendaraan listrik. Lima fraksi itu ialah PDI Perjuangan, NasDem, Demokrat, PAN, serta PKS. Mereka sama-sama menyuarakan peningkatan subsidi pupuk lebih penting ketimbang subsidi mobil listrik.

Fraksi PDIP berargumen di samping industri kendaraan listrik ada lebih dari 65% lapangan usaha yang berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB), di antaranya sektor pertanian, perikanan, pertambangan, industri konstruksi, perdagangan, hingga transportasi.

"Oleh karena itu pertumbuhan pada sektor ekonomi negara tersebut butuh intervensi pemerintah, intervensi jangan hanya mobil listrik saja, tapi pada sektor-sektor kerakyatan," kata Anggota DPR Fraksi PDIP Masinton saat membacakan pandangan fraksi dalam rapat itu di Ruang Rapat Paripurna DPR, Gedung Parlemen, Jakarta.

Sedangkan NasDem melihat, di tengah munculnya subsidi mobil listrik pada tahun ini, subsidi pupuk malah terus turun lima tahun terakhir, pada 2019 anggaran subsidi pupuk sebesar Rp 34,3 triliun, namun pada 2020 menjadi Rp 31 triliun, 2021 tersisa Rp 29,1 triliun, 2022 menjadi hanya Rp 25,3 triliun, dan pada 2023 tinggal Rp 24 triliun.

Pernyataan senada juga dilontarkan fraksi Demokrat, PAN, serta PKS. Khusus untuk PKS menganggap insentif perpajakan dan subsidi yang diberikan pemerintah ke kendaraan listrik menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada golongan masyarakat kelas atas, sebab masyarakat miskin tak dapat menikmatinya.

Sumber: cnbcindonesia

Foto: Presiden Joko Widodo di IKN/Net