DPR Kritik Utang Era Jokowi & Aksi 'Gali Lubang Tutup Lubang'

Beberapa fraksi di DPR mengingatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berhati-hati menarik utang pada saat masa akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo pada 2024.

Peringatan ini mencuat dalam Rapat Paripurna ke-24 Masa Sidang V Tahun Persidangan 2022-2023 dengan agenda tanggapan fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM - PPKF) 2024 yang turut dihadiri Sri Mulyani.

Fraksi PDI Perjuangan, dalam penyampaian tanggapan yang dibacakan Anggota DPR Masinton Pasaribu mengatakan, dengan target defisit APBN 2024 yang didesain sebesar 2,16-2,64% dari PDB harus lebih dahulu mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri ketimbang utang. Tujuannya untuk memitigasi risiko beban biaya utang yang membengkak.

"Defisit anggaran 2024 harus ditujukan untuk memperkuat konsolidasi fiskal dan kebijakan pembiayaan utang untuk pengendalian risiko utang dengan mengoptimalkan penerbitan SBN di pasar domestik dan sumber utang luar negeri sebagai pelengkap," kata dia dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (23/5/2023)

Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat yang diwakili Anggota DPR Rizki Aulia Rahman Natakusumah meminta pemerintah supaya rasio utang terhadap PDB tidak terus menerus naik. Rasio utang terhadap PDB dalam KEM PPKF 2024 ditargetkan sebesar 38,07-38,97%. Hingga Maret 2023 rasio utang terhadap PDB sudah tembus 39,17%.

"Fraksi Demokrat mengingatkan pemerintah untuk tetap mengendalikan rasio utang terhadap PDB pada level yang aman," tegasnya.

Ia mengakui, program transformasi ekonomi pasti membutuh kebijakan ekonomi yang ekspansif. Namun, dia menekankan kebijakan ekonomi dan fiskal yang ekspansif ini harus tetap memperhatikan keserasian antara komposisi utang, kemampuan bayar utang, hingga bunga utang.

"Kami Fraksi Demokrat tak ingin generasi muda ke depan dihadapkan pada perekonomian dan global yang tidak pasti dan dililit utang negara yang besar, yang dibangun generasi pendahulunya," ucap dia.

Fraksi PKS yang diwakili Anggota DPR Andi Akmal Pasluddin menyatakan hal serupa. Menurutnya dengan target keseimbangan primer dalam APBN 2024 yang masih didesain bisa defisit hingga 0,43% dan surplus 0,003% menandakan pemerintah masih membutuhkan pembiayaan dari sisi utang dan berisiko dari sisi bunganya alias gali lubang tutup lubang.

"Keseimbangan primer yang defisit masih merefleksikan APBN belum merdeka. Keseimbangan primer yang defisit artinya bahwa beban pokok utang dan bunganya masih harus ditutupi produksi utang baru karena pendapatan negara belum cukup memenuhi seluruh belanja negara apalagi beban yang timbul karena utang," tuturnya.

Fraksi PAN yang diwakili Anggota DPR Eko Hendro Purnomo turut memperingati, meski Rasio utang terhadap PDB masih dipatok pemerintah jauh di bawah batas aman yang ditetapkan dalam UU Keuangan Negara sebesar 60%, namun dengan angkanya yang kini tembus di atas 30% sudah melampaui batas psikologis.

"Pada 2024 masih relatif aman, wajar, dan terkendali. Tapi utang tersebut telah melebihi batas psikologis 30% dari PDB, karena itu PAN minta pemerintah kelola utang secara efektif, prudent, akuntabel, dan kredibel," tuturnya.

Sebagai informasi, saat menyampaikan pidato KEM PPKF pada Jumat (19/5/2023) Sri Mulyani mengatakan, pendapatan negara diperkirakan mencapai antara 11,81% hingga 12,38% dari PDB, sementara belanja negara mencapai rentang antara 13,97% hingga 15,01% dari PDB.

Oleh sebab itu, keseimbangan primer terus diupayakan bergerak menuju positif pada kisaran defisit 0,43% hingga surplus 0,003% dari PDB dan defisit direncanakan berkisar 2,16% hingga 2,64% dari PDB.

Sementara itu, upaya untuk mendorong pembiayaan yang pruden, kreatif, inovatif, dan berkesinambungan ditempuh antara lain dengan mengendalikan rasio utang dalam batas manageable di kisaran 38,07% hingga 38,97% dari PDB.

"Arah kebijakan pembiayaan 2024 antara lain mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif, terarah, dan terukur untuk mendukung transformasi ekonomi, mengendalikan defisit dan utang dalam batas manageable," tuturnya.

Sumber: cnbcindonesia

Foto: Ilustrasi Hutang Rezim Presidn Joko Widodo/Net