DPR Ramai-ramai Kritik 'Kebijakan Terakhir' Jokowi di 2024

Baca Juga

Di tengah puja-puji para anggota DPR koalisi pemerintahan merebak terhadap kinerja Presiden Joko Widodo saat Rapat Paripurna ke-24 Masa Sidang V Tahun Persidangan 2022-2023, Selasa (23/5/2023) terselip pula sejumlah kritikan terhadap program-program kebijakannya.

Sejumlah fraksi melontarkan berbagai kritikan untuk sederet tema kebijakan dalam rapat paripurna yang beragenda tanggapan fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2024. Rapat paripurna ini turut dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani selaku perwakilan pemerintah.

Berikut ini rangkuman sederet kritikan utama yang mereka lontarkan terhadap kebijakan Jokowi dalam KEM-PPKF 2024 yang disajikan Rabu (24/5/2023):

1. Subsidi Mobil Listrik Bukan untuk Rakyat

Sebanyak lima fraksi di DPR mengkritisi kebijakan pemberian subsidi kendaraan listrik. Lima fraksi itu ialah PDI Perjuangan, NasDem, Demokrat, PAN, serta PKS. Mereka sama-sama menyuarakan peningkatan subsidi pupuk lebih penting ketimbang subsidi mobil listrik.

Fraksi PDIP berargumen di samping industri kendaraan listrik ada lebih dari 65% lapangan usaha yang berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB), diantaranya sektor pertanian, perikanan, pertambangan, industri konstruksi, perdagangan, hingga transportasi.

"Oleh karena itu pertumbuhan pada sektor ekonomi negara tersebut butuh intervensi pemerintah, intervensi jangan hanya mobil listrik saja, tapi pada sektor-sektor kerakyatan," kata Anggota DPR Fraksi PDIP Masinton saat membacakan pandangan fraksi dalam rapat itu di Ruang Rapat Paripurna DPR, Gedung Parlemen, Jakarta.

Sedangkan NasDem melihat, di tengah munculnya subsidi mobil listrik pada tahun ini, subsidi pupuk malah terus turun lima tahun terakhir, pada 2019 anggaran subsidi pupuk sebesar Rp 34,3 triliun, namun pada 2020 menjadi Rp 31 triliun, 2021 tersisa Rp 29,1 triliun, 2022 menjadi hanya Rp 25,3 triliun, dan pada 2023 tinggal Rp 24 triliun.

Pernyataan senada juga dilontarkan fraksi Demokrat, PAN, serta PKS. Khusus untuk PKS menganggap insentif perpajakan dan subsidi yang diberikan pemerintah ke kendaraan listrik menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada golongan masyarakat kelas atas, sebab masyarakat miskin tak dapat menikmatinya.

2. Gaji PNS Tak Naik, 2024 Harus!

Tiga fraksi menyinggung masalah gaji PNS dalam rapat paripurna itu. Fraksi Golkar, PKB, dan PPP mengingatkan Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati ihwal kenaikan gaji para pegawai negeri sipil (PNS) pada 2024 saat Rapat Paripurna itu.

Fraksi pertama yang mengingatkan Sri Mulyani terkait itu adalah Fraksi Partai Golkar. Menurut mereka, rencana kenaikan gaji PNS yang akan dilaksanakan pemerintah pada tahun depan harus diiringi dengan persiapan naiknya angka inflasi.

Oleh sebab itu, Golkar mengingatkan supaya target inflasi yang telah ditetapkan dalam KEM PPKF sebesar 1,5%-3,5% harus dicermati ulang. Selain karena potensi kenaikan inflasi akibat kenaikan gaji PNS, juga ada masa Pemilu yang mendorong permintaan terhadap berbagai barang serta tingginya tren inflasi global.

Adapun Fraksi PKB lebih menyoroti tentang remunerasi yang termasuk di dalamnya tunjangan kinerja para PNS. Menurut mereka ketentuan remunerasi harus dirombak ulang oleh pemerintah karena masih belum efektif meminimalisir aksi korupsi dan sejenisnya.

Sementara itu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyampaikan kepada Sri Mulyani mengenai pentingnya pemerintah untuk secara rutin menaikkan gaji pokok PNS 6-7% tiap tahunnya. Ini supaya pendapatan mereka tidak terus menerus tergerus inflasi.

"Pemerintah agar terus memperhatikan kesejahteraan ASN dan pensiunan ASN dengan konsisten menaikkan gaji pokok sebesar 6-7% setiap tahun. Ini penting agar gaji pokok dan pensiunan tidak tergerus inflasi," tutur Anggota DPR Fraksi PPP Muhammad Aras.

3. Jangan Gampang Ngutang!

Persoalan utang turut menjadi kritikan santer yang disuarakan para anggota dewan saat memberikan pandangan terhadap KEM-PPKF 2024. Ada empat fraksi yang mengkritisi kebijakan utang tersebut, diantaranya PDIP, Demokrat, PKS, dan PAN.

Fraksi PDIP mengatakan, dengan kebijakan fiskal yang ekspansif, ditandari dari target defisit APBN 2024 yang didesain sebesar 2,16-2,64% dari PDB, harus lebih dahulu mengoptimalkan sumber pembiaayaan dalam negeri ketimbang utang luar negeri. Tujuannya untuk memitigasi risiko beban biaya utang yang membengkak.

Fraksi Demokrat meminta pemerintah supaya tidak gampang membuat utang baru, yang tercermin dari terus naiknya rasio utang terhadap PDB. Rasio utang terhadap PDB dalam KEM PPKF 2024 ditargetkan sebesar 38,07-38,97%. Hingga Maret 2023 rasio utang terhadap PDB sudah tembus 39,17%.

"Kami Fraksi Demokrat tak ingin generasi muda ke depan dihadapkan pada perekonomian dan global yang tidak pasti dan dililit utang negara yang besar, yang dibangun generasi pendahulunya," ucap Anggota DPR Fraksi Demokrat Rizki Aulia Rahman Natakusumah saat itu.

Fraksi PKS yang diwakili Anggota DPR Andi Akmal Pasluddin menyatakan hal serupa. Menurutnya dengan target keseimbangan primer dalam APBN 2024 yang masih didesain bisa defisot hingga 0,43% dan surplus 0,003% menandakan pemerintah masih membutuhkan pembiayaan dari sisi utang dan berisiko dari sisi bunganya.

"Kesimbangan primer yang defisit masih merefleksikan APBN belum meredeka. Keseimbangan primer yang defisit artinya bahwa beban pokok utang dan bunganya masih harus ditutupi produksi utang baru karena pendapatan negara belum cukup memenuhi seluruh belanja negara apalagi beban yang timbul karena utang," tuturnya.

Fraksi PAN yang diwakili Anggota DPR Eko Hendro Purnomo turut memperingati, meski Rasio utang terhadap PDB masih dipatok pemerintah jauh di bawah batas aman yang ditetapkan dalam UU Keuangan Negara sebesar 60%, namun dengan angkanya yang kini tembus di atas 30% sudah melampaui batas psikologis.

"Pada 2024 masih relatif aman, wajar, dan terkendali. Tapi utang tersebut telah melebihi batas psikologis 30% dari PDB, karena itu PAN minta pemerintah kelola utang secera efektif, prudent, akuntabel, dan kredibel," tuturnya.

4. IKN Bukan Prioritas, Tunda Saja!

Ada dua fraksi di DPR yang mengkritisi salah satu kebijakan mercusuar dalam KEM PPKF 2024, yaitu yang berkaitan dengan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dua fraksi tersebut ialah Fraksi PKS serta Fraksi Demokrat.

Fraksi Demokrat menilai anggaran pembangunan IKN tidaklah prioritas dibandingkan dengan kebutuhan anggaran untuk stabilisasi harga kebutuhan pokok masyarakat.

"Sehingga anggaran sifatnya non prioritas seperti IKN Nusantara bisa ditunda, dan difokuskan dulu untuk stabilitas harga kebutuhan pokok dan energi untuk masyarakat kecil," kata Rizki.

Adapun dari Fraksi PKS, memandang bahwa kebijakan belanja negara untuk pembangunan IKN itu lebih baik digunakan untuk memperkuat infrastruktur di sektor pertanian.

"Fraksi PKS berpandangan pemerintah lebih baik menunda pemindahan IKN sehingga belanja tersebut dapat difokuskan pada pemulihan daya beli masyarakat. peningkatan kesejahteraan, peningkatan infrastruktur pertanian dan belanja yang berkeadilan lainnya," ujar Andi.

Sumber: cnbcindonesia

Foto: Presiden Joko Widodo/Net