Heboh China Tandai Warga dengan Al-Quran 'Ekstremis', Kenapa?

China dilaporkan memantau ponsel warganya dari etnis Muslim, Uighyur. Di mana, pemerintah Xi Jinping disebut bisa saja menandai mereka sebagai ekstremis, karena keberadaan 50.000 file multimedia yang dimiliki.

Bukan hanya apakah mereka memiliki data terkait ISIS, separatis kemerdekaan Turkestan Timur atau kelompok Unghyur Dunia, ini juga termasuk memiliki kitab suci Alquran. Memiliki lagu Islami juga termasuk di dalamnya.

Hal ini pun akan memicu penyelidikan lebih lanjut oleh polisi. Ini diungkap sebuah lembaga non profit asal Amerika Serikat (AS), Human Rights Watch (HRW), dalam laporan terbaru Kamis (4/5/2023).

"Beberapa konten yang ditandai untuk ditinjau, bagaimanapun, adalah non-politis," muat Al-Jazeera mengutip laporan tersebut.

"Termasuk acara perjalanan China yang diajukan di Suriah yang disebut 'On the Road', bacaan dari Al-Quran dan lagu-lagu Islami," tambah media itu.

HRW sendiri mengklaim menyimpulkan itu setelah menganalisis dokumen berukuran 52GB dari database kepolisian Xinjiang yang bocor ke Intercept. Ini merujuk sebuah outlet media yang berbasis di AS, pada tahun 2019.

Polisi China di ibu kota Xinjiang, Urumqi, disebut mewajibkan warga untuk mengunduh aplikasi bernama Jingwang Weishi. Itu memungkinkan pihak berwenang memantau konten ponsel mereka.

Pemantauan juga berlaku bagi pengunjung yang datang ke Xinjiang. Mereka juga diminta untuk mengunduh aplikasi serupa yang disebut Fengcai.

"Pemerintah China secara keterlaluan namun berbahaya menggabungkan Islam dengan ekstremisme kekerasan untuk membenarkan pelanggaran menjijikkan terhadap Muslim Turki di Xinjiang," kata penjabat direktur China di HRW, Maya Wang, masih di laman yang sama.

"Dewan Hak Asasi Manusia PBB harus mengambil tindakan yang sudah lama tertunda dengan menyelidiki pelanggaran pemerintah China di Xinjiang dan sekitarnya," tambahnya.

Setelah meluncurkan "Kampanye Keras Melawan Terorisme Kekerasan" pada tahun 2014, Beijing memang meningkatkan upayanya untuk memasukkan pengawasan massal melalui pengumpulan data biometrik, aplikasi kepolisian, dan teknologi pengenalan wajah. Namun China kerap membantah melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang.

Diketahui China memiliki pusat pendidikan khusus di wilayah itu sebagai alat penting untuk memerangi ekstremisme kekerasan dan mengentaskan kemiskinan. Namun kelompok hak asasi menyebut itu adalah "penjara" 1 juta orang lebih dalam beberapa tahin terakhir.

Sumber: cnbcindonesia

Foto: Ilustrasi (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)