Jika Anies Gagal Nyapres, Refly: Pemilu Tak Perlu Ada, Tinggal Suit Aja Siapa yang Jadi Capres & Cawapres

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyinggung jika calon presiden atau Capres 2024 haya Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, sedangkan Anies Baswedan gagal berlaga di Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 mendatang.

Hal tersebut diungkapkan Refly Harun melalui tayangan video di Channel YouTube pribadi miliknya. Dalam videonya, Refly Harun awalnya membahas perihal konstelasi politik yang sekarang rumit, dimana Presiden Joko Widodo (Jokowi) bermain dua kaki dengan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.

"Sekarang ini konstelasi politiknya rumit sedikit, sebagai contoh misalnya Jokowi siapa yang dia jagokan, dia jagokan terpaksa dua, Ganjar dan Prabowo, dia main dua kaki," ujar Refly Harun dikutip WE NewsWorthy dari Channel YouTube pribadi miliknya, Rabu (10/5).

Lanjut, Refly Harun mengatakan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mempunyai jagoan lain selain bakal capresnya, Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024.

"Megawati siapa yang dia jagokan? dia jagokan nomor satu mungkin Ganjar karena satu partai tapi dia juga ikut dalam 'sebuah koalisi' ada konspirasi untuk katakanlah memenangkan salah satu daripada Ganjar atau Prabowo," tuturnya.

Kemudian, Refly Harun pun mengungkapkan bahwa Megawati hingga Jokowi berkeinginan agar Anies tidak maju Pilpres 2024.

Menurut Refly Harun, hal tersebut lantaran jika pertarungan hanya head to head antara Ganjar dan Prabowo, maka siapapun pemenangnya akan menguntungkan pihak mereka.

"Dan bila perlu barangkali Anies tidak dijadikan calon, itu harapan yang kita bisa nilai dengan common sense sebuah analisis yang tentu bisa dipertanggungjawabkan," jelasnya.

Karena hal itulah Refly Harun menegaskan seandainya Anies Baswedan gagal maju, ia menyarankan agar pemilihan umum atau Pemilu tidak perlu diadakan.

"Karena kalau Anies tidak bisa nyalon dan calonnya hanya Ganjar dan Prabowo sudah selesai, Pemilu tidak perlu diadakan tinggal suit aja siapa yang menjadi presiden dan wakil presiden," imbuhnya.

Sumber: wartaekonomi

Foto: Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun/Net