Jokowi Tidak Akan Netral Demi Negara, Berarti Anies Musuh Negara?

Baca Juga

Presiden Jokowi akhirnya berterus terang. Dia menegaskan, dia tidak akan netral dalam pilpres 2024. Jokowi mengatakan ini di Istana Negara pada 29 Mei 2023, dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa dan pembuat konten. Selama ini Jokowi membantah ikut cawe-cawe soal capres.

Kata Jokowi, dia melakukan cawe-cawe perihal penentuan capres itu untuk kepentingan negara. Bukan untuk kepentingan pribadi. Secara tersirat, Jokowi menganggap capres yang tidak dia dukung bukan untuk kepentingan negara. Atau bisa disebut sebagai “musuh negara”.

Apa yang tersirat dari pengakuan Jokowi ini? Pertama, dia akan melakukan segala cara menjegal Anies Baswedan agar tidak ikut pilpres atau menang pilpres. Kedua, Jokowi menganggap pihak-pihak lain yang ikut pilpres akan merusak negara jika mereka terpilih menjadi presiden. 

Yang ketiga, pengakuan itu menunjukkan bahwa Jokowi sangat mengkhawatirkan keselamatan dan keamanan keluarganya kalau Anies yang duduk sebagai presiden.

Dua poin pertama ini sangat mengerikan. Di bawah alam sadarnya, Jokowi menilai capres yang tidak dia dukung boleh dijegal dengan alasan demi “kepentingan negara”. Dan itu maksudnya Anies. Siapa lagi?

Ini sangat tidak baik. Seorang presiden bisa seenaknya menilai capres yang tidak disukainya dengan sebutan “bukan untuk kepentingan negara”. Secara sederhana, pernyataan Jokowi tersebut menganggap hanya Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo yang memenuhi kriteria untuk “kepentingan negara”.

Kesimpulan atau “mind set” Jokowi ini dipastikan akan semakin memperdalam keterbelahan bangsa ini. Sebab, ada puluhan juta orang yang mendukung Anis Baswedan. Pernyataan partisan kepala negara seperti ini jelas menggolongkan Anies dan para pendukungnya bukan komponen bangsa yang baik.

Karena itu, ada pula makna implisit lainnya. Yaitu, bahwa Jokowi “berhak” menjegal Anies dengan segala cara demi “kepentingan negara” yang dia maksud.

Kalau saja Jokowi mau merenung ulang diksi demi “kepentingan negara” dia tidak akan netral di pilpres 2024, sesungguhnya beliau mendaklarasikan permusuhan total terhadap Anies dan pendukungnya. Tentu ini sangat eksplosif. Sangat berbahaya.

Jokowi tidak hanya melakukan pelanggaran konstitusi ketika menggelar pertemuan koalisi “demi negara” di Istana Merdeka, tetapi sekarang dia juga telah bertindak provokatif. Jokowi memusuhi sebagian rakyat demi capres pilihannya.

Pantaskah seorang kepala negara seperti ini? Elokkah seorang presiden mengkotak-kotakkan rakyatnya dengan, secara implisit, menilai Anies musuh negara?

Sangat keterlaluan. Karena itu, kita mengimbau Jokowi supaya meminta maaf kepada seluruh rakyat dan mencabut ucapan “saya tidak akan netral di pilpres 2024” itu. 

Ini perlu beliau lakukan agar puluhan juta pendukung Aneis tidak mengambil persepsi bahwa mereka pun dianggap musuh negara versi Jokowi.

Kepada Pak Jokowi perlu kita sampaikan bahwa beliau telah melangkah terlalu jauh ke dalam kesibukan pilpres. 

Sebab, intervensi terang-terangan untuk memenangkan Prabowo atau Ganjar pada gilirannya bisa memperlebar keterbelahan bangsa. Bisa pula menyulut konflik horizontal.

Pak Jokowi juga sebaiknya tidak salah menduga. Yaitu anggapan bahwa rakyat tidak akan bereaksi terhadap upaya segala cara untuk menjegal Anies.

Jokowi mengatakan pilpres 2024 ini sangat penting bagi kelanjutan program pembangunan versi dia. Tapi, beliau lupa berpuluh-puluh juta orang lain berpendapat rezim Jokowi sangat berbahaya bagi masa depan Indonesia.

31 Mei 2023

Oleh: Asyari Usman

Jurnalis Senior Freedom News

Disclaimer: Rubrik Kolom adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan oposisicerdas.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi oposisicerdas.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.