Jusuf Kalla hingga PDIP 'Serang' Jokowi Soal Mobil Listrik

Baca Juga

Arah kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait dengan pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Tanah Air terus menuai protes. Cukup mengejutkan protes datang dari PDIP yang notabennya merupakan partai pendukung pemerintah.

Dalam penyampaian pandangan terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2024, Selasa (23/5/2023).

Dari pantauan CNBC Indoneisa, ada empat Fraksi di DPR - PDIP, PAN, Demokrat dan Nasdem - yang melontarkan kritikan pemberian subsidi mobil listrik kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Adapun, fraksi pertama yang mengkritisi pemberian subsidi mobil listrik itu ialah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) saat pembacaan pandangan fraksi yang dibacakan oleh Anggota DPR Masinton Pasaribu.

Masinton menilai seharusnya subsidi itu bisa dialihkan untuk memajukan sektor industri lain yang lebih krusial bagi tanah air.

Di samping industri kendaraan listrik ada lebih dari 65% lapangan usaha yang berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB), diantaranya sektor pertanian, perikanan, pertambangan, industri konstruksi, perdagangan, hingga transportasi.

"Oleh karena itu pertumbuhan pada sektor ekonomi negara tersebut butuh intervensi pemerintah, intervensi jangan hanya mobil listrik saja, tapi pada sektor-sektor kerakyatan," kata Masinton saat Rapat Paripurna di Gedung Parlemen, Jakarta, dikutip Kamis (25/5/2023).

Sebagai catatan, kritik soal kendaraan listrik telah bertubi-tubi dilancarkan banyak pihak.

Bahkan, pasangan Jokowi di putaran pertama, Jusuf Kalla mengkritik soal proyek mobil listrik yang tengah dikembangkan oleh pemerintah.

Pemerintah memberikan berbagai macam insentif bagi proyek mobil listrik di Tanah Air karena dianggap mewujudkan energi bersih dan bebas emisi.

Namun menurut JK, kebijakan mobil listrik di Indonesia masih setengah hati untuk mengurangi emisi. Penyebabnya, energi yang menjadi sumber listrik berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berbahan bakar batu bara. Hal ini tentu menghasilkan emisi juga.

"Mobil listrik itu untuk mengurangi emisi kan tapi tiap malam harus dicharge. Jadi saya tergantung ke pembangkit kalau pembangkit kan tetap PLTU, itu hanya berpindah emisi dari knalpot mobil ke cerobong pembangkit uap," sindir JK usai menghadiri seremoni dimulainya pembangunan Gedung A Universitas Paramadina Kampus Cipayung, Jakarta Timur, dikutip Kamis (25/5/2023).

Seharusnya yang tepat adalah proyek mobil listrik harus mendapatkan sumber energi listrik dari pembangkit ramah lingkungan. Salah satunya bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

Sementara itu, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri turut buka suara mengenai kebijakan mobil listrik yang menimbulkan pro dan kontra di publik.

Menurut Faisal, masyarakat Indonesia pada dasarnya tidak menolak keberadaan kendaraan listrik, khususnya mobil listrik, di dalam negeri. Terlebih, ini merupakan sebuah kemajuan teknologi yang bermanfaat bagi manusia.

"Tidak ada perbincangan atau kritik atas keberadaan mobil listrik, bukan. Kita tidak anti kendaraan listrik sama sekali, rakyat cerdas, tahu ini adalah kemajuan teknologi yang bermanfaat umat manusia, tidak ada keraguan dan tidak ada yang anti mobil listrik," jelas Faisal dalam Diskusi Publik Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), dikutip Kamis (25/5/2023).

Namun begitu, Faisal menilai Indonesia harus bisa mengembangkan mobil listrik di Indonesia bersamaan dengan pengembangan Energi Baru Terbarukan di dalam negeri, salah satunya energi surya.

Dengan begitu, kata Faisal, tujuan utama dari percepatan kendaraan listrik di Indonesia yakni pengurangan emisi karbon bisa tercapai jika energi yang digunakan juga merupakan energi bersih.

"Kemudian, kuncinya adalah proporsional. Oke, kalo kita kembangkan mobil listrik kita harus kembangkan dengan kecepatan lebih tinggi adalah energi terbarukan. Namanya energi surya salah satunya," imbuhnya.

Sumber: cnbcindonesia

Foto: Presiden Joko Widodo Mobil Listrik/Net