Jusuf Kalla Marah! Bumi RI Dikeruk, Hasilnya Tak Jadi Kekayaan Negara

Kebijakan hilirisasi yang seringkali digaungkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini mendapatkan kritik dari berbagai pihak. Terbaru kritik datang dari Jusuf Kalla, Wakil Presiden Indonesia periode 2014-2019.

Dalam tataran konsep, JK mengakui hilirisasi adalah kebijakan yang bagus. Hanya saja praktik yang berlaku di Indonesia jauh dari tataran ideal, di mana memberikan dampak besar terhadap masyarakat.

"Tambang dan sebagainya, kembalinya harus jadi kekayaan negara apakah dikerjakan oleh asing atau nasional harus memberikan manfaat bagi masyarakat dengan cara mengontrol itu," ungkap JK dalam wawancara khusus dengan CNBC Indonesia TV, dikutip Senin (22/5/2023).

Pernyataan JK mengacu kepada hasil dari hilirisasi yang hanya bagus di atas kertas. Salah satu contoh nyata adalah ekspor yang melonjak tinggi dalam 2 tahun terakhir. Bahkan selama 37 bulan beruntun neraca perdagangan Indonesia surplus.

Di sisi lain, cadangan devisa (cadev) yang dicatat oleh Bank Indonesia (BI) tidak menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Kenaikan cadev bahkan cukup besar ditopang oleh penambahan utang luar negeri.

Padahal apabila masuk ke sistem keuangan dalam negeri, valuta asing (valas) tersebut akan membantu ketersediaan likuiditas dan mendorong penguatan nilai tukar rupiah. Secara berlanjut dampaknya akan terasa ke perekonomian nasional secara nyata.

JK juga mengkritik terlalu banyaknya keterlibatan asing dalam hilirisasi. "Hilirisasi memberikan dampak baik kalau dikerjakan oleh usaha nasional, kalau asing, dampaknya menjadi kecil. ini harus kebijakan ini harus dievaluasi," paparnya.

Sebelumnya kritikan muncul dari Ekonom Senior Faisal Basri dalam program Your Money Your Vote di CNBC Indonesia Senin (22/5/2023). Faisal menjelaskan nilai tambah hilirisasi seperti nikel tidak dirasakan oleh masyarakat sepenuhnya.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) mencatat, pada tahun 2022 kemarin, realisasi nilai tambah dari hilirisasi nikel mencapai US$ 33 miliar atau setara dengan Rp 514,3 triliun.

Menurutnya, China yang merupakan penampung nikel Indonesia, mendapat keuntungan besar.

"Yang terjadi kalau hilirisasi biji nikel diolah jadi pig nikel ekspor bukan dijadikan lanjutan industri kita hilirisasi malah menopang industrialisasi di China," kata Faisal.

Seharusnya langkah yang diambil adalah memaksa industri tersebut dari hulu sampai hilir berkembang di dalam negeri. "Untuk biaya pembangunan kita cuma mengeruk sumber daya alam semakin dalam, China 94% ekspor industri manufaktur Indonesia cuma 40%, sisanya petik jual gak pakai otak," pungkasnya.

Sumber: cnbcindonesia

Foto: Wakil Presiden Ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kala/Net