Khawatir Jadi Bancakan Para Pejabat, Subsidi Mobil Listrik Banjir Kritikan, Luhut dan Moeldoko Jadi Sorotan

Baca Juga

Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menunjukkan mayoritas warga menolak program subsidi mobil listrik dari pemerintah. Merujuk hasil riset Indef, ada sekitar 80,77 persen masyarakat yang menolak pemberian subsidi untuk pembelian mobil listrik.

Wahyu Tri Utomo, Data Analyst Continuum Indef mengatakan masyarakat khawatir subsidi kendaraan listrik justru menjadi bancakan bagi pejabat yang juga memiliki usaha di sektor kendaraan listrik. Warga kemudian menyoroti sejumlah pejabat yang memiliki kepentingan dari program ini.

Misalnya saja sosok Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang memiliki perusahaan Mobil Anak Bangsa (MAB) yang fokus pada bus listrik di Indonesia. Moeldoko saat ini juga masih menjabat sebagai Ketua Perkumpulan Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo).

Selain itu, mereka juga menduga ada kepentingan bisnis dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan. Luhut dikaitkan dengan perusahaan motor listrik, Electrum. Pasalnya, CEO Electrum Pandu Sjahrir merupakan keponakannya.

“Ada juga yang menilai subsidi ini hanya akan jadi ‘bancakan’ pejabat yang juga pengusaha. Moeldoko sebagai KSP dan Ketua Periklindo, Luhut sebagai Menko Marves dan berkaitan dengan Electrum,” kata Wahyu beberapa waktu lalu.

Menurut Wahyu ada kekhawatiran dari masyarakat bahwa kebijakan subsidi kendaraan listrik ini memunculkan konflik kepentingan dari para pejabat yang juga bermain di industri kendaraan listrik.

“Secara tersirat ada ketakutan conflict of interest antara dia yang menjabat di pemeritnahan, punya power atas kebijakan, tapi di satu sisi punya usaha yang secara kebetulan ada irisan dengan kebijakan,” jelas Wahyu.

“Ini akhirnya menimbulkan kecurigaan dari masyarakat, jangan-jangan subsidi ini untuk ‘pengpeng’ bukan untuk masyarakat yang membutuhkan,” tambah dia.

Riset Indef dilakukan melalui pendekatan big data yang diambil pada media sosial Twitter periode 8-12 Mei 2023. Selama periode itu, Indef menjaring 18.921 pembicaraan mengenai subsidi kendaraan listrik dari 15.139 akun Twitter.

Saat dihubungi terpisah, Jodi Mahardi selaku Juru Bicara Luhut membantah tudingan bancakan tersebut. Menurut Jodi Luhut tidak memiliki kaitan dengan Electrum.

“Saya ingin menegaskan bahwa Pak Luhut tidak memiliki kaitan kepemilikan dengan Electrum,” ujar Jodi.

“Kebijakan ini diambil berdasarkan pertimbangan untuk memajukan industri kendaraan listrik di Indonesia, bukan untuk kepentingan pribadi seseorang atau sekelompok orang,” ujarnya menambahkan.

Adrianto Gani, Tenaga Ahli Utama KSP membantah soal bancakan tersebut. Lagipula, menurutnya yang diberikan pemerintah bentuknya insentif, bukan subsidi untuk mobil listrik.

Menurut dia pemberian insentif itu pemerintah tidak mengeluarkan dana sama sekali. Insentif itu berupa potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 1 persen.

“Kalau dibilang bancakan saya juga bingung, mana yang mau dibancak, karena enggak ada dana yang keluar untuk insentif mobil listrik,” kata Gani.

Alasan tolak subsidi mobil listrik

Indef juga menyoroti berbagai alasan warga menolak subsidi mobil listrik. Dari 80 persen yang menolak, 32 persen di antaranya menilai program subsidi ini hanya menguntungkan segelintir pihak.

Menurut warga subsidi harusnya menyasar hidup orang banyak. Sementara, dalam hal ini pembeli mobil listrik dianggap tidak membutuhkan subsidi untuk pembelian mobil listrik baru dari pemerintah.

Kemudian, 14,3 persen warga menilai subsidi seharusnya menyasar hajat hidup orang banyak. Selanjutnya, sebanyak 12,3 persen menganggap subsidi hanya menguntungkan pejabat dan pengusaha.

Lalu, sebanyak 2,2 persen warga menilai tanpa subsidi pun pembeli mobil listrik sudah banyak yang mengantre.

Sumber: hajinews

Foto: