Komisi Informasi Pusat Tunjuk Empat Duta Keterbukaan Informasi, Salah Satunya Mahfud MD

Komisi Informasi (KI) Pusat menunjuk empat orang sebagai duta keterbukaan informasi yang akan diangkat secara resmi dalam momentum peringatan Hari Keterbukaan Informasi di Kabupaten Kampar, Riau, Rabu besok (17/5).

Keempat tokoh yang ditunjuk adalah Menkopolhukam, Mahfud MD; Pakar Komunikasi Politik, Effendi Gazali; tokoh pers Wina Armada Sukardi; dan aktivis pemilu dan demokrasi Indonesia, Titi Anggraini.

Mereka terpilih setelah proses penjaringan tokoh-tokoh terbaik yang dinilai memberikan manfaat dan berdampak luas kepada masyarakat Indonesia. Diharapkan, keempat tokoh ini akan membantu KI mempercepat proses edukasi, sosialisasi, dan pembudayaan keterbukaan informasi di setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Komisioner Komisi Informasi Pusat Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, Syawaludin menilai, Mahfud MD merupakan pejabat publik yang berani berbicara terbuka dan blak-blakan.

Sementara Effendi Gazali merupakan dosen berbagai perguruan tinggi dan sering tampil sebagai analisis komunikasi politik. Mantan wartawan sepak bola dan mantan penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan ini beberapa kali “memenangkan” kasus yang diajukan ke Komisi Informasi.

"Adapun Wina Armada Sukardi merupakan wartawan senior dan ahli hukum pers, dua kali menjadi ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, serta pernah menjadi sekjen PWI Pusat," ujar Syawaludin.

Sedangkan Titi Anggraini selama ini dikenal sebagai aktivis dan pengamat pemilu dan demokrasi Indonesia. Titi senantiasa menyuarakan perlunya Pemilu yang demokratis dan jujur. Dari keempat duta keterbukaan informasi KI, lulusan FHUI ini yang paling muda.

Syawaludin memaparkan, KI Pusat perlu menggandeng tokoh nasional tersebut untuk bersinergi dan bekerja sama dalam rangka memperkuat relasi kemitraan komisi informasi.

“Utamanya membangun kesadaran bersama sebagai tanggung jawab untuk menyosialisasikan, mengedukasikan, dan membudayakan keterbukaan informasi di negara demokrasi yang bercirikan adanya partisipasi publik,” tandasnya.

Sumber: rmol

Foto: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD/Repro