Luhut Tak Sodorkan Nama Cawapres untuk Anies, NasDem Jangan Mengarang Cerita

Baca Juga

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan melalui juru bicaranya, Jodi Mahardi mengkritik Partai NasDem karena sudah memutarbalikan fakta, yang menyebabkan mencuatnya rumor bahwa Luhut sudah menyodorkan sejumlah nama untuk menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan.

Jodi menyebut Partai NasDem seakan-akan menceritakan bahwa Luhut lah yang memberikan usul. Sehingga, kata dia, akhirnya kesan yang muncul seperti ada intervensi dari Luhut.

“Diceritakan seakan Pak Luhut yang mengendorse, membawa, atau mengusulkan nama untuk kepentingan tertentu, terkesan ada upaya intervensi,” ucapnya ketika dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Minggu (7/5/2023).

Padahal, Jodi menyebut Luhut saat itu hanya sekadar menjawab pertanyaan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Dia menyampaikan, hal itu dilakukan Luhut karena sebatas menghindari suasana canggung saat bertemu.

“Ini kan Pak Luhut yang ditanya pendapatnya soal beberapa nama, namanya lagi makan, ditanya, masak diam aja, nanti suasana jadi kikuk dong,” ujar Jodi.

Sebelumnya diberitakan, Luhut Binsar Pandjaitan menggelar pertemuan tertutup dengan Surya Paloh. Pertemuan Luhut dan Surya Paloh ini terjadi usai Presiden Jokowi tidak mengundang NasDem ke Istana bersama enam ketum parpol pendukung pemerintah lainnya.

Usai pertemuan, pihak Partai NasDem menyebut Luhut mengendorse cawapres untuk mendampingi capres Anies Baswedan. “Tentang nama betul, ada diskusi sebagainya, tapi sekali lagi tidak etis (disebutkan). Betul Pak Luhut juga mengendorse, katakanlah kalau bahasa kalian kan mengendorse ini itu dan sebagainya dan itu menjadi diskusi yang luar biasa,” kata Ketua DPP NasDem Sugeng Suparwoto di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Jumat (5/5/2023).

Sugeng lantas mengingatkan pemerintah untuk tidak endorse-mengendorse nama. Dia menilai pilpres tidak terlihat berimbang jika pemerintah atau presiden terkesan berpihak ke salah satu tokoh.

“Tadi saling mengingatkan mohon maaf kalau kayak gini, ada sebuah situasi yang menjadi tidak berimbang dalam image bahwa misalnya pemerintah atau presiden yang berpihak kepada calon tertentu itu seyogyanya dihapuskan,” kata Sugeng.

Sumber: inilah

Foto: Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan/Net