Minta Jokowi Tunda IKN, Ini Alasan PKS & Demokrat

Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS) dan Partai Demokrat meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menunda penganggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kedua partai oposisi ini menilai anggaran proyek itu tidak prioritas.

Ini mereka sampaikan saat Rapat Paripurna ke-24 Masa Sidang V Tahun Persidangan 2022-2023, Selasa (23/5/2023). Agenda rapat itu ialah tanggapan fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2024 dan turut dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani selaku perwakilan pemerintah.

Fraksi Demokrat, yang saat itu diwakili Anggota DPR Rizki Aulia Rahman Natakusumah mengatakan, anggaran pembangunan IKN tidaklah prioritas dibandingkan dengan kebutuhan anggaran untuk stabilisasi harga kebutuhan pokok masyarakat.

"Sehingga anggaran sifatnya non prioritas seperti IKN Nusantara bisa ditunda, dan difokuskan dulu untuk stabilitas harga kebutuhan pokok dan energi untuk masyarakat kecil," kata Rizki dalam Sidang Paripurna DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, dikutip Rabu (24/5/2023).

Adapun dari Fraksi PKS, pandangan untuk menghentikan pembangunan IKN ini disampaikan oleh Anggota DPR Andi Akmal Pasluddin saat Rapat Paripurna. Kata Andi, PKS memandang bahwa kebijakan belanja negara untuk pembangunan IKN itu lebih baik digunakan untuk memperkuat infrastruktur di sektor pertanian.

"Fraksi PKS berpandangan pemerintah lebih baik menunda pemindahan IKN sehingga belanja tersebut dapat difokuskan pada pemulihan daya beli masyarakat. peningkatan kesejahteraan, peningkatan infrastruktur pertanian dan belanja yang berkeadilan lainnya," ujarnya.

Dalam dokumen KEM PPKF 2024, pemerintah menyatakan, pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur akan menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun depan. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 dapat mencapai 5,3% hingga 5,7%.

Pembangunan IKN Nusantara, diklaim bukan sekedar memindahkan lokasi pusat pemerintahan ke wilayah lain, namun lebih dari itu, pemerintah berupaya mewujudkan sebuah prototipe intelligent city sebagai representasi transformasi kemajuan Indonesia yang sesuai dengan visi Indonesia Maju 2045.

"Pembangunan IKN Nusantara juga merupakan upaya pemerintah untuk lebih mendorong terwujudnya pemerataan ekonomi ke seluruh wilayah NKRI melalui penciptaan kantong-kantong perekonomian yang baru, yang dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di masa mendatang," sebagaimana tertulis dalam dokumen itu.

Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut akan meningkatkan Gross National Income (GNI) per kapita (Atlas Method) menjadi US$ 4.970 - US$ 5.150 pada 202, dan menjadikan Indonesia sebagai upper-middle income countries.

Seperti diketahui, Bank Dunia atau World Bank membuat klasifikasi negara berdasarkan GNI per capita dalam 4 kategori, yaitu: Low Income (US$ 1.035), Lower Middle Income (US$ 1.036-USD4,045), Upper Middle Income (US$ 4.046 hingga US$ 12.535) dan High Income (>US$ 12.535)

Sumber: cnbcindonesia

Foto: Presiden Joko Widodo/Net