Misteri Poros Keempat Pilpres 2024, Ini Sosok Capresnya

Baca Juga

Poros keempat jelang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 masih menjadi wacana yang mengemuka beberapa waktu belakangan. Salah satu analisis disampaikan Rektor Universitas Paramadina Didik Junaidi Rachbini, akhir pekan lalu.

Dia menganggap, ada kecenderungan kuat partai-partai besar masa lalu, seperti Golkar dan PAN, membentuk poros sendiri untuk mengusung capres. Ketimbang mengekor dengan partai-partai yang telah mengusung calon presidennya sendiri, seperti PDIP-PPP yang telah mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres, NasDem-Demokrat-PKS mengusung Anies Baswedan, dan Gerindra-PKB mengusung Prabowo Subianto.

Menurut Didik, peta politik yang berkembang saat ini semakin memperuncing potensi bubarnya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Sehingga kedua partai yang pernah bersinar itu berpotensi memperkuat posisi dan elektabilitasnya sendiri.

"Momentum transisi ini sangat berpeluang besar bagi Golkar, dan PAN untuk membuat membuat poros ke-4 demi memperkuat ketahanan partai," ujar Didik melalui keterangan tertulis, Sabtu (27/5/2023).

Didik menilai, jika dua partai yang masih stabil itu terus mengekor saja hingga 2024, maka tidak akan mendapat tambahan suara. Kecuali dapat jatah menteri kemudian hari, itupun jika presiden yang mereka calonkan menang.

"Ini merupakan peluang untuk berkiprah mengusung pasangan sendiri sehingga bisa membuat peta politik baru menjadi 4 pasangan dan koalisi baru Golkar-PAN cukup untuk mengusungnya," tuturnya.

Jika Golkar mengusung Airlangga Hartarto sebagai calon presiden, Didik berpendapat dinamika partainya akan hidup selama pilpres daripada mengusung kader partai lain. Wakil dari kader PAN bisa bergabung dengan Golkar.

"Apalagi jika Golkar berhitung matematis votes secara strategis mengusung kader barunya, Ridwan Kamil, sebagai calon presiden, maka suara jawa barat akan disapu bersih. Golkar akan mendapat manfaat besar dalam demokrasi terbuka ini," kata Didik.

Ia turut mengingatkan, koalisi yang lebih tersebar menghindari dominasi kekuasaan yang otoriter seperti saat ini. Koalisi 82% di parlemen menyebabkan demokrasi terancam dengan wajah pemerintah dan aparat yang sudah otoriter.

Tentu strategi koalisi pilpres seperti ini dengan poros baru ke-4 akan menyebabkan pilpres bakal menjadi dua tahap atauk masuk ke perputaran kedua. Dua pasangan akan lanjut, partai-partai yang kalah berada di posisi ketiga dan keempat akan berhitung lagi dengan pembentukan koalisi baru.

"Golkar dan PAN tidak akan kehilangan kesempatan berkiprah pada putaran kedua ini. Jadi, inisiatif poros keempat bisa dikatakan rasional dilihat dari kepentingan partai-partai yang terus bersaing satu sama liain," kata Didik.

Namun demikian, Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional Adib Miftahul menduga skenario poros keempat untuk mencalonkan Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum PAN Zulkifli Hasan dalam Pilpres 2024 adalah taktik untuk mengacak-acak peta politik.

"Saya menduga mereka maju hanya untuk mengalah sehingga kontestan lain bisa menang," ujar Adib seperti dilansir CNN Indonesia, Selasa (30/5/2023).

Menurutnya, akan ada putaran kedua jika ada empat pasang capres-cawapres dalam Pilpres 2024, karena suara masyarakat akan terbagi. Tapi, ia menilai keuntungan elektoral pun dinilai bakal berdampak pada Golkar dan PAN.

"Saya juga menduga skenario itu mungkin hanya untuk menaikkan daya tawar Golkar dan PAN. Itu bisa dilihat nanti jika mereka berdua melakukan lobi politik. Politik itu transaksional, tujuannya pasti agar kepentingannya diakomodasi," tuturnya.

Adib mengatakan kecil peluang poros keempat yang dibangun Golkar dan PAN terealisasi. Alasannya, dua ketua umum dari partai masing-masing tak memiliki elektabilitas bagus dan populer.

"Indikatornya, Airlangga-Zulhas elektabilitas dan popularitasnya kecil di berbagai survei. Siapa yang mau pilih? Apalagi hal yang paling dipertimbangkan masyarakat adalah ketokohan. Menurut saya, kemungkinan kecil pasangan itu tidak terjadi," kata dia.

Sumber: cnbcindonesia

Foto: Ilustrasi Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo/Net