NasDem: Jokowisme Ala PSI Tidak Sehat untuk Demokrasi

Baca Juga

Partai NasDem menilai adanya gagasan Jokowisme yang dicetuskan PSI bisa berdampak tidak sehat terhadap demokrasi. Menurut NasDem, tidak ada pemimpin yang sempurna.

"Itu berdampak tidak sehat di dalam demokrasi. Bahwa tidak ada yang sempurna, ketidaksempurnaan itu membuat kita selalu melakukan evaluasi dan perbaikan. Maka setiap 5 tahun sekali siklus kekuasaan dilakukan pemilihan," kata Waketum NasDem Ahmad Ali saat dihubungi, Sabtu (13/5/2023).

Ali menuturkan munculnya gagasan tersebut juga bisa menjadi permasalahan baru. Menurutnya hal yang sudah bagus di era kepemimpinan Jokowi baiknya dilanjutkan, namun yang belum baik diselesaikan.

"Kalau waktu 10 tahun yang sudah kita akan lewati, kita memunculkan satu gagasan kemudian ini menjadi permasalahan baru, Pak Jokowi diberi mandat oleh negara untuk melakukan pembangunan. Apa yang beliau lakukan hari ini ya harus kita akui. Tapi kemudian apa tidak ada lagi hal yang perlu diperbaiki. Yang kita ingin para penggagas bagaimana kemudian program pembangunan berkelanjutan," ujarnya.

"Jadi apa yang bagus hari ini diteruskan, yang belum bagus selesai diperbaiki dan seterusnya. Sehingga terjadi sirkulasi kekuasaan yang baik," lanjutnya.

Lebih lanjut Ali menilai gagasan yang dicetuskan PSI itu memiliki tujuan politik. Dia mengatakan terlalu terburu-buru jika gagasan Jokowisme dijadikan sebagai gagasan nasional.

"Ya kita pahami lah bahwa mereka tujuannya ingin kepentingan politik dari pada Pak Jokowi. Tapi terlalu terburu-buru untuk menjadikan ini gagasan nasional. Dulu mengkritik Anies sekarang memuja Pak Jokowi kan hal biasa itu dalam politik, bukan sesuatu yang baik ke depannya bagi kita," imbuhnya.

Apa Itu Gagasan 'Jokowisme'?

Gagasan Jokowisme diunggah PSI di akun media sosial mereka pada Jumat (12/5/2023) dengan keterangan bahwa Jokowisme adalah sebuah paham progresivitas Indonesia menuju sebuah negara bangsa yang maju, berkeadilan, dan berdaulat dalam makna yang sesungguhnya

Wasekjen PSI Dedek Prayudi lebih lanjut mengajak seluruh pendukung Jokowi untuk menggemakan sebuah paham yang disebut Jokowisme. PSI menjelaskan maksud Jokowisme yang digemakan tersebut.

Dalam penjelasannya tentang Jokowisme, Uki, sapaan Dede Prayudi, menyinggung kedaulatan salah satu sumber daya alam (SDA) Indonesia yang sedang banyak dicari untuk teknologi baterai, nikel. PSI memamerkan keputusan pemerintah melarang ekspor biji nikel mentah.

"Baru di era Pak Jokowi, Indonesia mengambil langkah berani menjaga kedaulatan hasil alam dari perut bumi Nusantara. Melalui Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2019, Indonesia melarang ekspor biji nikel mentah. Permen yang merupakan instrumen pendukung kebijakan hilirisasi nikel ini bermuara pada pengolahan nikel mentah di dalam negeri agar ada nilai tambah" ujar Uki.

"Indonesia yang dalam menjaga kedaulatan nikel ini terus ditekan oleh berbagai kekuatan, baik dalam dan luar negeri, tidak gentar berdiri kokoh di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Kemarin nikel sudah, kini bauksit akan diberlakukan hal yang sama," tambah Uki.

Uki mengilustrasikan keberhasilan kebijakan hilirisasi nikel ini dengan sudah dibangunnya 15 smelter nikel, salah satunya di Maluku Utara. "Karena kebijakan hilirisasi, Maluku Utara sepanjang tahun lalu tumbuh 27%, tertinggi di dunia untuk level provinsi," ujar Uki.

Uki juga mengatakan bahwa Jokowisme berarti kemajuan Indonesia yang merata. Uki menjabarkan capaian pemerintahan Jokowi terkait pembangunan ekonomi.

"Begini, baru di era Jokowi orientasi pembangunan Indonesia tidak lagi Jawa-sentris melainkan Indonesia sentris. Tercatat, Indonesia telah menyelesaikan 66 Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam kurun 2019-2021 di mana distribusinya memperhatikan prinsip 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar). Maka nggak heran rasio nilai investasi PSN terhadap jumlah penduduk yang paling tinggi berada di Indonesia Timur, merujuk pada data Kemenko Ekonomi RI," ujarnya.

Menurut Uki, pembangunan berorientasi Indonesia sentris ini sudah berbuah manis, terutama di Indonesia Timur yang selama ini sering terlupakan. "Ketimpangan tercatat menurun dari rasio gini 0,414 pada 2014 menjadi 0,381 pada 2022 kemarin. Pertumbuhan tertajam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga tercatat banyak ada di Timur Indonesia, yaitu Papua, Papua Barat dan ada juga Gorontalo," sebutnya.

Menurut Uki, Jokowisme bukan hanya soal sosok Presiden Jokowi. "Jokowisme adalah sebuah paham, sebuah gagasan. Jokowisme adalah sebuah ide besar tentang Indonesia yang hebat, Indonesia yang maju, Tanah Air yang membanggakan. Itu lah Jokowisme," kata Uki.

Sumber: detik

Foto: Ahmad Ali. (Xenos Zulyunico/detik)