Refly Harun Buka-bukaan Soal Politik Jorok, yang Terpenting Anies Baswedan dan Para Pendukungnya Disingkirkan

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun blak-blakan soal politik jorok yang menurutnya adalah politik yang tak harus terjadi serta ada kaitannya dengan 'penyingkiran' Anies Baswedan menuju Pilpres 2024.

Hal tersebut diungkapkan Refly Harun melalui tayangan video di Channel YouTube pribadi miliknya. Dalam videonya, Refly Harun awalnya membahas soal seloroh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengenai posisi Prabowo Subianto dan Airlangga Hartarto jika Ganjar Pranowo menang Pilpres 2024.

"Maka Cak Imin berseloroh bahwa Airlangga dan Prabowo bisa jadi menteri lagi, maksudnya ya mungkin Ganjar menang tapi Prabowo dan Airlangga menteri kembali walaupun mereka tidak mendukung Ganjar," ungkap Refly Harun dikutip WE NewsWorthy dari Channel YouTube pribadi miliknya, Rabu (10/5).

Lanjut, Refly Harun pun mengungkit laporan Tempo, bahwa siapapun yang menang diantara Ganjar dan Prabowo, maka yang kalah akan tetap masuk pemerintahan, ini bisa terjadi jika Anies Baswedan tidak maju Pilpres 2024.

Karena hal itu, Refly Harun mengatakan ada pembagian tugas untuk mendukung Ganjar dan tidak, kemudian ia menyinggung tentang skenario calon wakil presiden (cawapres).

"Karena tinggal pembagian tugas saja ada yang mendukung Ganjar, dan Ganjar dipasangkan dengan Sandiaga Salahudin Uno, konon begitu skenarionya, lalu Ganjar Pranowo dipasangkan dengan Erick Thohir," ujarnya.

Selanjutnya, siapapun yang menang atau kalah antara Ganjar maupun Prabowo, maka akan masuk dalam kabinet pemerintahan, maka dari itu, kata Refly Harun, menjadi yang terpenting terkait Anies Baswedan dan para pendukungnya untuk disingkirkan.

Refly Harun pun menegaskan bahwa hal itu ialah politik jorok yang merupakan politik harusnya tidak terjadi.

"Lalu siapapun yang menang akan sama-sama di kabinet kembali, yang paling penting Anies dan para pendukungnya disingkirkan terlebih dulu, nah ini politik jorok, politik yang harusnya tidak terjadi," pungkas Refly Harun.

Sumber: wartaekonomi

Foto: Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun/Net