Risma Sebut Dugaan Korupsi Bansos PKH Terjadi di Era Mensos Terdahulu

Dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) yang membelit Kementerian Sosial (Kemensos) direspons Tri Risma Harini. Menteri Sosial (Mensos) memastikan bahwa dugaan kasus korupsi bansos berupa beras yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak terjadi saat masa kepemimpinannya.

Dia menegaskan, saat dirinya menjabat Mensos menggantikan Juliari Peter Batubara, bansos yang diberikan berupa uang tunai. Pernyataan ini disampaikan Risma usai usai kantornya digeledah tim penyidik KPK, Selasa (23/5) kemarin. Penggeledahan dilakukan untuk mencari alat bukti kasus dugaan korupsi penyaluran bansos beras tahun 2020-2021.

“Sehingga saat ada perintah itu bukan dari bapak presiden untuk saya memberikan bansos beras di 2021. Itu saya tolak. Saya tidak mau, karena saya memegang arahan bapak presiden bahwa jangan bantu bentuk barang, tapi bantu bentuk uang.”

”Itu saya pegang, jadi saya tolak, makanya 2021 itu tidak ada bansos beras di Kemensos,” kata Risma, Rabu (24/5), dikutip dari JawaPos.com.

Mantan Wali Kota Surabaya ini lantas meminta para jajarannya di Kemensos untuk menjauhi praktik korupsi. Ia pun menganjurkan untuk bisa berpuasa, jika merasa kurang dalam pendapatan.

“Demi Allah saya bersumpah, artinya pertanggungjawaban saya itu bukan hanya kepada manusia atau masyarakat di Indonesia sekarang ini menteri, dulu di Surabaya. Tapi juga kepada tuhan, kepada Allah, karena itu saya selalu sampaikan kepada teman-teman, makanya saya ngomong kalau kita kurang ayo kita puasa. Saya temenin puasa. Saya sampaikan begitu ke teman-temam,” ucap Risma.

Menurut Risma, anggaran yang dipegang Kemensos RI merupakan bansos untuk rakyat yang membutuhkan. Karena itu, ia mengaku selalu mengingatkan para anggotanya untuk menghindari praktik korupsi.

“Jangan melakukan, menyakiti, apalagi ini hak orang teraniaya, yang doanya, di agama saya paling cepat dikabulkan oleh Tuhan, oleh Allah,” tegas Risma.

Sebelumnya, KPK membenarkan melakukan penggeledahan di Kementerian Sosia (Kemensos). Upaya paksa penggeledahan itu terkait penyidikan kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kemensos tahun 2020 – 2021. “Benar, ada kegiatan (penggeledahan) dimaksud,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Selasa (23/5).

Sumber: jawapos

Foto: Mensos Tri Risma Harini/Net