Tak Setuju Saran JK, Projo: Salah Kalau Jokowi Tak Ikut Campur di Pilpres

Baca Juga

Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi menanggapi pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) yang memberi saran agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak terlalu terlihat dalam perpolitikan jelang akhir jabatannya. Budi Arie meminta agar JK tak lupa Jokowi juga pejabat politik.

"Begini, Pak JK bicara begitu sebagai negarawan, bahwa Pak Jokowi jangan cawe-cawe. Tapi jangan lupa, Pak Jokowi ini kan pejabat politik, selain kepala negara dan kepala pemerintahan," kata Budi Arie kepada wartawan di Istora Senayan, Jakarta, Senin (8/5/2023).

Budi menilai apa yang dilakukan Jokowi masih dalam batas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Budi lalu mempertanyakan pemerintahan era sebelumnya tak melakukan hal serupa.

"Hemat kami, apa yang dilakukan Pak Jokowi ini masih dalam batas sesuai dengan perundang-undangan berlaku. Loh, emang pengalaman sebelumnya nggak dilakukan? Emang pemerintahan sebelumnya nggak melakukan pengumpulan parpol?" ucap Budi.

Budi mengatakan Jokowi justru salah jika tak ikut campur dalam urusan politik 2024. Sebab, kata dia, legacy Jokowi dipertaruhkan.

"Ya salah juga kalo Pak Jokowi nggak ikut campur dalam Pilpres 2024, yang dipertaruhkan Pak Jokowi apa? Legacy. Jangan sampai apa yang sudah dibangun Pak Jokowi itu dimulai ke belakang lagi, dari nol lagi," ujarnya.

"Kan kepentingannya itu, soal dukung-mendukung itu kan nanti pada waktunya Pak Jokowi pasti sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kalau kritik Pak Jokowi cawe-cawe kan alat ukurnya sumir, kuantitatifnya gimana coba terlalu jauh dan terlalu dekat itu berapa meter? Kalau dekat berapa centi? Kan terlalu abstrak, nggak legit," sambungnya.

Jusuf Kalla atau JK sebelumnya mengatakan Presiden Jokowi seharusnya tidak terlalu melibatkan diri dalam perpolitikan jelang akhir jabatan. Dia mencontohkan kala Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai presiden.

Hal itu disampaikan JK saat menjawab pertanyaan awak media soal tidak diundangnya NasDem saat pertemuan enam Ketum Parpol di Istana Kepresidenan, Selasa (2/5) lalu. JK awalnya menuturkan seharusnya Jokowi mengundang NasDem jika membahas urusan negara.

"Ini point pertama tidak diundang. Tapi, kalau pertemuan itu membicarakan karena di Istana ya membicarakan tentang urusan pembangunan wajar saja. Tapi kalau bicara pembangunan saja mestinya NasDem diundang kan," kata JK.

JK pun menduga Jokowi berarti tidak hanya berbicara terkait persoalan negara saat bertemu para ketum parpol pendukung pemerintah. "Berarti ada pembicaraan politik," imbuhnya.

JK lantas menyebut Presiden seharusnya seperti Megawati dan SBY. Dia menyebut keduanya tidak terlalu terlibat politik menjelang berakhirnya masa jabatan.

"Menurut saya, Presiden itu seharusnya seperti Bu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir. Maka tidak terlalu melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan itu. Supaya lebih demokratis lah," ujar JK.

Sumber: detik

Foto: Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi (Foto: dok. Istimewa)