Boyamin Tanggapi Ide Firli Bahuri: Ingin Sistem Satu Partai Seperti China?

Baca Juga

Ketua KPK Firli Bahuri mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 249 miliar di 2024 untuk menertibkan parpol seperti di China. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Boyamin Saiman, menyebut China hanya memiliki satu parpol.

"Sangat gembira katanya Pak Firli ingin menertibkan parpol, apalagi sebagai gambarannya China, partai di sana kalau pengertiannya hanya satu parpol, dan itu personifikasi pemerintah, sehingga siapa yang Lawan parti ya melawan pemerintah," ujar Boyamin, saat dihubungi, Kamis (8/6/2023).

Ia lantas mempertanyakan apakah Firli menginginkan hanya ada satu partai di Indonesia. Dimana partai tersebut menjadi personifikasi dari pemerintah.

"Saya pikir Pak Firli menginginkan hanya mau satu partai di Indonesia, apakah gitu? itu pertanyaan saya apakah Pak Firli menginginkan hanya satu partai di Indonesia dan partai itu personifikasi dari pemerintah," tuturnya.

Ia lantas mempertanyakan cara Firli dalam menertibkan parpol.

"Kalau anggaran ditambah pun apa cara tau mekanisme menertibkan parpol, apakah akan mengawasi parpol 24 jam sampai di tingkat ranting, di kampung-kampung di desa supaya tidak bisa korupsi," kata Boyamin.

"Saya masih belum bisa membayangkan seperti apa yang dimaksud Pak Firli, sehingga perlu penjelasan lebih konkrit seperti apa menertibkan parpol versi Pak Firli dengan anggaran yang sebenarnya juga tidak banyak-banyak banget," sambungnya.

Menurut Boyamin perlu adanya rencana bagaimana dijalankan, target, hingga kegagalan dan evaluasi. Boyamin menyebut bila hal ini belum dibuat maka pernyataan Firli dinilai hanya karangan.

"Kalau belum ada kan ini ngarang tingkat langit aja, yang sifatnya bombastis, haya retorika akan sulit dilaksanakan," ujarnya.

Diketahui, Ketua KPK Firli Bahuri mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 249 miliar untuk 2024. Firli menyebutkan tambahan anggaran itu untuk memperkuat program prioritas nasional, yang salah satunya menertibkan kader partai lewat pendidikan antikorupsi.

Hal itu disampaikan Firli dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2023). Ia menjelaskan rincian usulan tambahan anggaran di tahun 2024.

"Berdasarkan data yang kami dapat, pagu indikatif 2024 KPK Rp 1.095.749.163.000 dan usulan tambahan anggaran 2024 sebesar Rp 249.668.818.000," kata Firli.

Firli menjelaskan, beberapa program unggulan KPK untuk 2024, salah satunya program politik cerdas berintegritas hingga lanjutan program desa antikorupsi.

"Kami sungguh berharap untuk bisa mensukseskan seluruh program prioritas maupun unggulan dalam rangka mewujudkan program prioritas nasional. Kami masih butuhkan anggaran sebesar Rp 249.668.818.000," tutur Firli.

Ia mengatakan, pada 2024, KPK akan mengambil 4 dari 7 program prioritas nasional. Tujuannya adalah memperkuat ketahanan ekonomi bagi pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, serta memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi.

Menurutnya program tersebut juga merujuk pada negara lain yang sukses membebaskan negaranya dari praktik korupsi. Ia menegaskan ingin memberantas korupsi di lembaga penyelenggara negara.

"Ini terilhami saat kami bertemu dengan NCCTI, KPK-nya Republik Tiongkok. Sepuluh tahun mereka bebaskan negaranya dari praktek korupsi. Apa yang dikerjakan? Tertibkan parpol. Menertibkan penyelenggara negara. Menertibkan BUMN. Untuk itu kami terpanggil laksanakan program ini dalam upaya pemberantasan korupsi," pungkasnya.

Sumber: detik

Foto: Boyamin (Foto: Anggi Muliawati/detikcom)