Cawapres Ganjar Pranowo, Harus dari Luar Jawa!

Baca Juga

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara,  Kalimantan Timur terus menunjukkan kemajuan. Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, memastikan bahwa  progress pembangunan IKN telah mencapai 12% ( pertengahan Mei 2023). Kemudian, Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) telah mengumumkan secara resmi logo IKN, yang bertema pohon hayat (30/5/2023). 

Maka seperti direncanakan semula, bahwa pada semester-I tahun 2024, presiden serta beberapa kementerian dan lembaga sudah berkantor di Nusantara. Sehingga keinginan Presiden Jokowi untuk menggelar upacara peringatan HUT RI ke-79  (17/8/2024), sepertinya dapat diwujudkan. 

Pemindahan IKN sejatinya tidak hanya sekedar melanjutkan dan mewujudkan keinginan Presiden RI pertama, Soekarno. Akan tetapi, perkembangan Indonesia saat ini membutuhkan penataan yang lebih strategis. Sehingga ditemukan beberapa alasan utama pemindahan, yakni:

Pertama, bahwa pemindahan bertujuan mengurangi beban Jakarta dan Jabodetabek.

Kedua, bahwa harus ada upaya pemerataan pembangunan ke wilayah Indonesia bagian tengah dan timur.

Ketiga, bahhwa harus ada perubahan mindset pembangunan dari Jawa Centris menjadi Indonesia Centris.

Keempat, bahwa Indonesia harus memiliki ibu kota negara yang merepresentasikan identitas bangsa, kebinekaan dan penghayatan terhadap Pancasila.

Kelima, bahwa harus ada perubahan untuk meningkatkan pengelolaan pemerintah pusat yang efisien dan efektif.

Keenam, bahwa Indonesia harus memiliki ibu kota yang menerapkan konsep smart, green, and beautiful city untuk meningkatkan kemampuan daya saing ( competitiveness ) secara regional maupun internasional.

Momentum pemindahan IKN tersebut, bersamaan dengan peralihan kepemimpinan nasional. DPR/DPD RI dan Presiden hasil Pemilu 2024 akan dilantik pada Oktober 2024, dan diharapkan dilantik di IKN. Sehingga kepemimpinan nasional akan memulai pekerjaannya dari IKN. 

Komitmen Presiden Jokowi membangun kesadaran Indonesia Centris tentu menarik dalam momentum demokrasi Pemilu 2024 ini. Sehingga jika Presiden Jokowi mengatakan akan "cawe- cawe", maka tindakan tersebut berkaitan dengan urusan keberlanjutan dan kesinambungan program strategis, termasuk soal IKN. 

Sejumlah nama yang muncul sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden saat ini didominasi oleh tokoh- tokoh politik nasional. Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah ( 2013- 2023 ), menjadi satu-satunya tokoh politik daerah yang tampil sebagai Capres. Namun sebagai tokoh politik yang berasal dari pulau Jawa, Ganjar Pranowo harus didampingi Cawapres dari luar pulau Jawa. 

Dalam sejarah pergerakan pemuda ( Sumpah Pemuda 1928), perjuangan kemerdekaan, hingga menjadi negara merdeka dan memiliki presiden dan wakil presiden, keterwakilan nusantara menjadi konsensus bersama. Kepemimpinan Nasional pertama, yakni Soekarno dari Jawa, Mohammad Hatta dari Sumatera. 

Rancangan tersebut sebagai hasil dari percakapan dan perenungan panjang para pendiri bangsa Indonesia. Maka "konsensus nasional kebangsaan" itu harus dilanjutkan. Catatan sejarah bangsa ini mencatat kesinambungan dan keberlanjutan konsensus tersebut. Di masa orde baru pun, Presiden Soeharto, yang berasal dari Jawa, memilih Adam Malik, asal Sumatera dan Baharuddin Jusuf Habibie, asal Sulawesi sebagai Wakil Presiden.

Kemudian dilanjutkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, yang berasal dari Jawa didampingi oleh Wakil Presiden Hamzah Haz, yang berasal dari Kalimantan. Sementara itu Periode pertama Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan periode pertama Presiden Joko Widodo yang sama-sama berasal dari Jawa, didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang berasal dari Sulawesi. 

Berdasarkan catatan sejarah tersebut, maka sudah tepat, jika Calon Presiden Ganjar Pranowo disandingkan dengan Calon Wakil Presiden dari luar pulau Jawa. Dalam mindset Indonesia Centris, beberapa nama yang berasal dari luar pulau Jawa yang dapat dipertimbangkan sebagai kandidat wakil presiden untuk Ganjar Pranowo:

Pertama, Luhut Binsar Panjaitan, Menko Kemaritiman dan Investasi, asal Tano Batak, Sumatera Utara.

Kedua, Sandiaga Salahudin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, asal Gorontalo. 

Ketiga, Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok ), Komisaris Utama Pertamina, asal Bangka Belitung.

Keempat, Erich Thohir, Menteri BUMN, asal Lampung.

Kelima, H. Isran Noor, Gubernur Kalimantan Timur, asal Kalimantan. 

Keenam, Muhammad Zainul Madji ( TGB), Ketua Harian DPP Partai Perindo, asal Nusa Tenggara Barat ( NTB ).

Ketujuh, Emanuel Melkiades Laka Lena, Anggota MPR/ DPR RI Fraksi Gokar, Gubernur asal Nusa Tenggara Timur ( NTT ). 

Kedelapan, Petrus Yoram Mambai, tokoh muda Papua, asal Papua. 

Kesembilan, KH. Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal, asal Sulawesi Selatan. 

Kesepuluh, Saldi Isra, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi RI, asal Sumatera Barat. 

Daftar nama tersebut, selain memiliki latar belakang berasal dari luar pulau Jawa, mereka juga memiliki berbagai kompetensi, kualifikasi untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi calon presiden Ganjar Pranowo. Presidium Kongres Rakyat Nasional ( Kornas ) sebagai wadah berhimpun dan berjuang rakyat untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Maka Kornas akan melakukan kerja- kerja untuk Indonesia sebagai berikut:

Pertama, memotret Indonesia dari berbagai aspek untuk memastikan kesinambungan dan keberlanjutan program Jokowi.

Kedua, menghimpun dan menginventarisasi berbagai data dan informasi terkait persoalan, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat seluruh daerah.

Ketiga, menyusun ide, gagasan, dan program- program strategis untuk dijadikan sebagai bahan masukan untuk visi, misi Capres Ganjar Pranowo.

Keempat, memperkenalkan dan mensosialisasikan Capres Ganjar Pranowo dan kandidat- kandidat Cawapres tersebut di atas kepada masyarakat.

Kelima, menghimpun dan menginventarisasi putra- putri daerah sebagai bakal calon pembantu presiden yang akan memimpin kementerian dan lembaga.

Keenam, menghimpun dan menginventarisasi putra- putri daerah untuk didorong dan didukung sebagai Balon kepala daerah untuk membentuk tim membangun Indonesia. 

Kornas mengajak seluruh rakyat untuk  menjadikan Pemilu 2024 sebagai momentum konsolidasi anak bangsa dan silaturahmi nasional. Sehingga Pemilu 2024 dan Pilkada serentak 2024 sebagai momentum deklarasi kebangsaan baru untuk Indonesia yang dicita-citakan; Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Sutrisno Pangaribuan

Presidium Kongres Rakyat Nasional ( Kornas )

Disclaimer: Rubrik Kolom adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan oposisicerdas.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi oposisicerdas.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.