Heboh Kabar Kontrak Politik PDIP & Ganjar, Ini Penjelasannya

Politik tanah air dihebohkan kabar yang diembuskan politikus PSI Ade Armando soal kontrak politik dengan PDIP terkait penunjukan menteri. Dalam kicaunya di media sosial Twitter, Ade menyebut ada kabar Ganjar sudah meneken kontrak dengan PDIP yang salah satu isinya adalah penunjukan menteri di posisi strategis ditentukan oleh PDIP, jika Ganjar terpilih sebagai presiden di Pilpres 2024.

Ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/6/2023), Ganjar merespons isu itu. Ia mengingatkan kembali kalau presiden memiliki hak prerogatif terkait penunjukan menteri.

"Kan sistem presidensial itu, soal menteri prerogatif presiden, jadi serahkan presiden," kata Ganjar.

Terpisah, Ketua DPP PDIP Nusyirwan Soejono juga tak membantah tegas soal kabar kontrak politik antara Ganjar dan PDIP.

Namun, menurutnya, kabar kontrak politik tersebut tak masuk akal. Dia justru mempertanyakan kontrak politik yang bisa dibuat antara kader dan partainya.

"Dengan kader partai sendiri masak ada kontrak politik. Enggak ketemu logika politiknya, ada kontrak politik dengan kader sendiri," ujar Nyusirwan, kemarin.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah memastikan tak ada kontrak politik yang dibuat Ganjar dan PDIP terkait pencalonan presiden. Menurut dia, mereka yang membangun narasi tersebut hanya sedang menyudutkan Ganjar.

Said menyebut pihak yang membangun narasi soal kontrak politik tak berbeda dengan Brutus; seolah-olah mendukung namun merusak hubungan Ganjar dengan PDIP dengan menyebarkan fitnah.

"Saya pastikan 1000 persen tidak ada kontrak politik jika Pak Ganjar Pranowo menjadi presiden, pos menteri strategis ditentukan oleh PDI Perjuangan," kata Said.

Sebelumnya, Ade mengungkap kabar Ganjar menandatangani kontrak politik terkait pencalonannya dengan PDIP. Salah satu poin kontrak konon berisi soal penyusunan kabinet, jika Ganjar terpilih, harus atas persetujuan PDIP.

"Saya dapat kabar, Ganjar sudah meneken kontrak dengan PDIP bahwa kalau dia jadi presiden, penentuan orang-orang yang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP," ujar Ade lewat cuitannya, Minggu (11/6/2023).

Ade saat dihubungi mengatakan lewat cuitan itu dia ingin meminta klarifikasi soal kebenaran kabar tersebut. Sebab, menurut dia, politikus PDIP Hendrawan Supratikno telah membenarkan kontrak politik tersebut meski bersifat konfidensial atau kepercayaan secara pribadi.

"Nah, dalam hal ini saya itu mengangkat, menulis tweet itu untuk meminta klarifikasi bener enggak, sih, sampai segitunya," kata Ade.

Sebagai relawan Ganjar, Ade menganggap kebenaran soal kontrak politik tersebut perlu ia ketahui. Sebab, dia mengaku akan mengevaluasi ulang dukungan kepada Ganjar jika kabar kontrak politik itu benar.

Menurut Ade, kontrak politik soal penentuan kabinet telah menyangkut soal independensi dan hak prerogatif presiden. Jadi, kata dia, tak ada pihak yang berhak ikut campur soal itu.

"Karena kalau betul penentuan kabinet itu ditentukan PDIP, maka kami sebagai relawan Ganjar berhak dong untuk meninjau ulang dukungan kami kan," ucap Ade sebagaimana dikutip CNN Indonesia.

Sumber: cnbcindonesia

Foto: Ganjar Pranowo (Dokumentasi DPP PDIP)