Luhut Minta Presiden 2024 Tak Usah Bicara Perubahan Karena RI di Jalur yang Benar, Gigin Praginanto: Benar untuk Elit Politik Merangkap Pengusaha

Baca Juga

Pengamat Kebijakan Publik Gigin Praginanto mengomentari pernyataan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan soal presiden tahun 2024.

Di sela Jakarta Geopolitical Forum ke-7 di Jakarta, Rabu (14/6/2023), Luhut mengatakan bahwa Indonesia telah menemukan pol untuk menjadi negara high income country.

"Sekarang kita sudah ketemu pattern (pola) untuk menjadi negara high income country, itu saya kira bisa kita lakukan, karena juga dari segi demografi bonus, kekayaan alam, downstream industry, digitalisasi, kemudian dana desa, itu ingredients daripada untuk membuat Indonesia hebat," kata Luhut.

Oleh karena itu, Luhut berharap siapa pun presidennya tak perlu mengusung tema perubahan melainkan cukup menyempurnakan dan mempercepat proses yang ada.

"Saya berharap siapapun presiden ke depan harus melakukan ini, tidak usah bicara perubahan lah, bagaimana menyempurnakan, mempercepat proses ini, supaya generasi kalian juga bisa nanti melihat itu, karena kalau tidak kita fokus pada pekerjaan ini, belok-belok, nanti tidak jalan," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Gigin menyentil bahwa jalur yang benar yang dimaksud yaitu elit politik untuk merangkap pengusaha bersama kroni-kroninya.

“Jalur yang benar untuk elit politik merangkap pengusaha bersama kroni-kroninya,” ujar Gigin, dikutip Suara Liberte dari akun Twitter @giginpraginanto pada Kamis (15/6/2023).

Hal itu terlihat dari sumbangan industri manufaktur terhadap PDB mengecil sementara jumlah orang miskin tak kunjung surut.

“Lihat saja  sumbangan industri manufaktur terhadap PDB mengecil sementara jumlah orang miskin tak kunjung surut dan kesenjangan kaya-miskin melebar,” ujar Gigin.

Sementara itu, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan mengusung tema perubahan seandainya terpilih menjadi presiden di Pilpres 2024 mendatang.

Sumber: suara

Foto: Pengamat Kebijakan Publik Gigin Praginanto/Net