Pemerintah Sebut Utang BUMN Bukan Beban APBN, Said Didu Meradang: Sudah Berapa Ratus Triliun Dana APBN untuk Mengatasi Masalah BUMN?

Mantan Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu, mengomentari pernyataan Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, bahwa utang BUMN bukan beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Melalui akun media sosialnya, Yustinus mengatakan bahwa segala utang yang timbul atas corporate action merupakan tanggung jawab BUMN yang bersangkutan.

"BUMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan, segala utang yang timbul atas corporate action merupakan tanggung jawab BUMN yang bersangkutan dan bukan merupakan utang negara," tulis Yustinus melalui akun Twitter @prastow, Senin (5/6/2023).

Menanggapi hal tersebut, Said Didu meminta agar kembali memahami Undang-Undang yang mengatur perihal tanggung jawab pemilik saham BUMN dalam hal ini pemerintah.

“Tanggung jawab penuh BUMN ? 1) coba baca lagi UU PT bagaimana tanggung jawab pemegang saham (pemilik saham BUMN adalah pemerintah),” ujar Said Didu, dikutip Suara Liberte dari akun Twitter pribadi pada Selasa (6/6/2023).

Selain itu, orang yang kerap mengkritik kebijakan pemerintah ini juga menyinggung perihal ratusan triliun dana APBN yang digelontorkan untuk mengatasi permasalahan BUMN karena utang.

“Sudah berapa ratus trilyun dana APBN digunakan untuk mengatasi masalah BUMN yg mengalami kerugian karena utang ?” tanya Said Didu.

Untuk diketahui, berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Pasal 1 ayat 1 menyebutkan, BUMN merupakan badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Sementara itu, pasal 1 ayat 10 dalam beleid tersebut menyatakan kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada persero atau perum, serta perseroan terbatas lainnya.

Sumber: suara

Foto: Mantan Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu/Net