Upaya PDIP 'Ambil' Suara Wong Cilik, Nicho Silalahi Ungkit: Mereka Diam Saat Rezim Jokowi Naikkan Harga BBM

Baca Juga

Aktivis sekaligus pegiat media sosial Nicho Silalahi menyoroti keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri perihal tidak ada lagi kemiskinan ekstrem atau menjadi nol persen di 2024.

Hal itu ditanggapi Nicho Silalahi melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Nicho Silalahi menyebut bahwa adanya upaya dari PDIP yang kerap disebut sebagai partainya wong cilik yakni untuk 'mengambil suara' wong cilik atau rakyat kecil.

"Kaum wong licik sedang menggarap suara wong cilik," ucap Nicho Silalahi dikutip Suara Liberte dari akun Twitter pribadi miliknya @Migran_TV_7777, Kamis (8/6).

Lanjut, Nicho Silalahi pun tampak geram. Ia mengungkit bahwa PDIP yang justru bungkam saat adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) serta Tarif Dasar Listrik (TDL).

Menurutnya, hal tersebut yang terjadi di kepemimpinan Jokowi itu justru berakibat terhadap lonjakan harga kebutuhan pokok.

"Muncung mereka diam saat rezim Jokowi naikan harga BBM dan TDL, padahal kemiskinan terjadi akibat dari efek domino kenaikan BBM dan TDL yang menyebabkan lonjakan harga-harga kebutuhan, belum Lagi lapangan kerja Buat pengangguran China," imbuhnya.

Sementara itu, keinginan Megawati sekaligus Jokowi terkait pengentasan kemiskinan ekstrem itu diungkapkan saat PDIP menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) III pada 6 sampai 8 Juni 2023 di Sekolah Partai PDIP, Jakarta. Tema Rakernas PDIP tahun ini adalah "Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara Negara".

Dilansir dari Republika, Megawati Soekarnoputri mengatakan, bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara merupakan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Termaktub dalam Pasal 34 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa pemerintah harus memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.

Rakernas tersebut juga merupakan bagian dari dukungan PDIP terhadap program Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satu target Jokowi adalah angka kemiskinan ekstrem di Indonesia menjadi nol persen pada 2024.

Lewat Rakernas tahun ini, seluruh kepala daerah dari PDIP akan bekerja dan berusaha keras agar 2024 tidak ada kemiskinan ekstrem di wilayahnya. Pekerjaan tersebut juga akan menjadi kesinambungan kepada kepala daerah selanjutnya.

Seluruh kepala daerah dari PDIP juga diperintahkan untuk menyusun anggaran yang betul-betul berpihak kepada rakyat sipil. Anggaran itu, ditegaskannya harus berpihak pada rakyat miskin.

"Jadi konklusinya dari pertanyaan itu adalah maukah kita bersama-sama menanggung beban itu, bukan sebagai beban, tapi sebagai perjuangan untuk bisa masuk ke era itu," ujar Presiden ke-5 Republik Indonesia itu.

Di samping Megawati, Jokowi ingin agar kemiskinan ekstrem di Indonesia menjadi nol persen pada 2024. Keinginannya itu diyakininya dapat terealisasi, karena pemerintah sudah memiliki data yang lengkap terkait warga yang masuk dalam kategori miskin ekstrem.

Pemerintah juga sudah memiliki anggaran yang cukup besar untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan ekstrem. Salah satunya adalah anggaran bantuan sosial yang harus disiapkan dan direncanakan dengan baik.

"Berkaitan dengan kemiskinan ekstrem ini kita sudah rencanakan di periode kedua ini, di 2024 itu kita berada pada posisi nol. Tapi kita sempat terkendala Covid-19 hampir 2,5 tahun, tapi saya masih meyakini 2024 itu akan turun drastis," ujar Jokowi.

Sumber: suara

Foto: Aktivis sekaligus pegiat media sosial Nicho Silalahi/Net