3 Kebijakan Konkret Anies Baswedan dalam Memenuhi Hak & Memuliakan Perempuan

Baca Juga

Anies Rasyid Baswedan mampu menuntaskan salah satu janji di Jakarta terkait dengan Keberpihakan pada perempuan dan anak yang dituangkan secara konkret menjadi Kegiatan Strategis Daerah. Visi dan gagasan yang terus didorong adalah upaya memenuhi hak dan memuliakan posisi perempuan.

Pertama dan terutama, tidak ada toleransi bagi kekerasan terhadap perempuan. Anies menyampaikan, negara harus berpihak seratus persen pada korban. "Selama bertugas di Jakarta, kami tegaskan bahwa negara hadir dan melindungi termasuk aspek pembiayaannya, dari mulai pencegahan, respons, sampai rehabilitasi untuk perempuan korban kekerasan," tutur bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) ini.

Menurutnya, buah konkret komitmen itu adalah layanan pelaporan kekerasan melalui Jakarta Siaga 112 yang terintegrasi dengan kepolisian, menyediakan lebih dari 300 gerai pelaporan di kantor pemerintahan, perguruan tinggi, dan transportasi publik. Selain itu, korban kekerasan juga bisa memanfaatkan fasilitas 2 rumah aman dan pelayanan medis di 32 Rumah Sakit termasuk fasilitas visum gratis.

Kedua, tugas negara adalah menjamin keselamatan seorang ibu. Menurutnya, sudah terlalu banyak ibu dan bayi yang meninggal dunia dalam proses melahirkan. "Menggendong buah hati adalah momen paling membahagiakan bagi seorang ibu, bayangkan betapa hancur hatinya ketika momen itu berganti dengan menguburkan sang buah hati."

Anies menegaskan bahwa negara tak boleh lagi mempertaruhkan nyawa seorang ibu dan buah hatinya. Negara harus menjamin nyawa setiap ibu dan anak yang lahir dari rahimnya.

"Misi kami, Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) harus diturunkan. Satu saja kematian ibu atau anak adalah angka yang terlalu besar dan tak bisa kita toleransi," kata Anies.

Ketiga, komitmen menciptakan ekosistem yang memuliakan perempuan. Selama ini, seakan-akan tanggung jawab pengasuhan dan penyiapan masa depan anak-anak hanya disematkan pada pundak seorang perempuan. Persepsi itu jelas keliru, tanggung jawab mengembangkan kualitas generasi masa depan adalah kerja kolektif bersama, tidak hanya ibu, tapi juga ayah, lingkungan, bahkan negara.

"Ikhtiar itu sudah kami jalankan di Jakarta melalui beberapa inisiatif. Dalam lingkungan pemerintah daerah, kami memulai langkah kebijakan cuti ayah selama satu bulan saat istrinya melahirkan. Kehadiran ayah diharapkan bisa mengoptimalkan masa penting pertumbuhan anak sekaligus mengurangi beban domestik perempuan."

Dia menambahkan, setiap tempat kerja harus menjadi ruang yang ramah bagi pekerja perempuan. Bagi ibu yang bekerja, tugas negara adalah menghadirkan ruang tumbuh kembang anak yang aman. "Setelah mendengar aspirasi perempuan, kami mendorong penyediaan daycare (tempat penitipan anak) dimulai dari kantor-kantor pemerintahan dan pasar tradisional. Hak-hak perempuan mulai dari cuti hamil, cuti haid, bebas dari kekerasan, dan layanan pendukung seperti ruang laktasi wajib dipenuhi. Perempuan juga berhak mendapatkan upah setara, tak boleh ada lagi diskriminasi upah bagi pekerja perempuan."

Dia berkomitmen untuk membersamai perjuangan sunyi yang sudah dijalani selama ini oleh para perempuan tangguh di negeri ini mulai dari ibu rumah tangga, pekerja kantoran, pedagang kecil, mahasiswi, remaja putri, calon ibu, single parent, dan jutaan perempuan tangguh di sudut-sudut negeri ini. "Ikhtiar kami negara ini tak boleh membiarkan perempuan berjuang sendirian. Ini memang jalan yang jarang diperhatikan, tapi akan terus kita perjuangkan sekuat kuatnya, layaknya perjuangan seorang ibu demi masa depan buah hatinya," tegas Anies Baswedan. (Sepudin Zuhri)