Aliansi Rakyat Jelata Minta KPK Tangkap dan Adili Suami Puan Maharani

Massa yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Jelata berdemonstrasi di KPK meminta suami Puan Maharani, Happy Hapsoro ditangkap dan diadili atas dugaan keterlibatan dalam korupsi BTS Kominfo, Rabu (5/7/2023).

Massa membawa spanduk bertuliskan “Tangkap dan Periksa Suami Ketua DPR RI Happy Hapsoro Jangan Tebang Pilih!!!”

Dalam demonstrasi itu, salah satu orator pengemudi ojek online, Sunardi mempertanyakan kinerja komisi antirasuah itu yang dinilai terlalu sibuk untuk mentersangkakan Anies Baswedan dalam penyelenggaraan Formula E, dan mengabaikan kasus yang skalanya lebih besar.

“Kami mempertanyakan mengapa KPK sibuk mengurusi kasus kecil dan melupakan kasus-kasus besar,” kata Sunardi.

Ia menilai, kinerja KPK saat ini tak lagi murni penegakkan hukum, melainkan sudah menjadi alat politik untuk menjegal Anies Baswedan agar tak dapat mencalonkan diri pada Pilpres 2024.

Baca juga: Terbongkar, Bukan Jokowi yang Berikan Grasi ke Antasari

“Kami menuntut agar ketua KPK (Firli Bahuri) ditangkap!” Imbuh Sunardi.

Kejaksaan Agung masih terus menelusuri keterkaitan perusahaan milik Happy Hapsoro dengan kasus korupsi base transceiver station (BTS). Saat ini, Direktur Utama PT Basis Utama Prima yang terafiliasi dengan Happy Hapsoro, sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Kuntadi menyatakan bahwa kasus terkait Muhammad Yusrizki masih terus dievaluasi.

“Terkait kasus saudara YS [Muhammad Yusrizki], kami tentu saja melihat ada tidaknya keterkaitan alat buktinya cukup mengarah ke sana atau tidak,” katanya usai konferensi pers pemeriksaan Menpora Dito Ariotedjo, Senin (3/7/2023).

“Terkait dengan pertanyaan apa yang lain akan diperiksa. Sepanjang itu terkait dengan informasi yang beredar dan ada urgensinya pasti kita akan panggil.”

Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto membantah kabar bahwa suami Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Hapsoro Sukmonohadi alias Happy Hapsoro terlibat dalam kasus korupsi proyek pembangunan menara base transciever station atau BTS.

Baca juga: Semarakkan Muktamar Muhammadiyah-Aisyiah ke-48, Wali Kota Bogor Ikut Jalan Sehat

Jadi kami melakukan pelurusan bahwa hal tersebut sama sama sekali tidak benar,” kata dia saat ditemui di Kantor DPP PDIP, Senin, 29 Mei 2023.

Menurut Hasto, korupsi BTS yang terjadi saat ini mestinya dimulai dari pemegang mandat, pemegang kewenangan atas penggunaan anggaran yang ada. “Yaitu adalah Kominfo,” ucapnya.

Lalu Hasto menekankan bahwa isu soal terlibatnya suami Puan dalam korupsi BTS sama sekali tidak benar.

“Partai tidak pernah merancang suatu kebijakan-kebijakan yang sifatnya bertentangan dengan cita-cita reformasi dan komitmen di dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih,” ujarnya.

Sumber: suaranasional

Foto: Aksi Unjukrasa/net