Bikin Rakyat Sengsara, Rizal Ramli Kritik Pemerintah Jor-joran Demi Proyek IKN: Ini Proses Kemiskinan Struktural

Mantan Menteri Keuangan Rizal Ramli menyoroti utang negara yang dinilai makin membengkak dan menyebabkan kemiskinan struktural masyarakat.

Rizal mengatakan besarnya utang negara ini disebabkan oleh pendapatan negara yang terbatas tetapi kebutuhan anggarannya terlalu besar, termasuk untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Pemerintah ini penerimaannya dari segi pajak kurang. Hanya 8 persen tax ratio-nya, harusnya 13 sampai 15 persen ini tax ratio penerimaan pajak," kata Rizal dalam siniar bersama Refly Harun yang berjudul 'Cawe-cawe Pejabat Makin Menjadi! Rizal Ramli 'Serang' Pentolan Istana: Wis! Sadar Diri LBP & JKW!' pada Jumat (28/7/2023).

Dia menyebut anggaran besar-besaran untuk pembangunan IKN dengan pendapatan yang terbatas menunjukkan pengelolaan fiskal yang tidak bertanggung jawab.

"Bebannya siapa? Bebannya rakyat karena untuk menutupi gap penerimaan yang merosok tajam dan pengeluaran yang jor-joran ini," ujar Rizal.

Untuk itu, Rizal mengatakan rakyat akan makin kesulitan dengan harga bahan pokok yang meningkat, kenaikan harga listrik, gas bersubsidi, dan BBM, hingga kenaikan tarif BPJS.

Selain itu, pemerintah juga berutang kepada negara lain untuk menutupi kebutuhan anggaran yang besar padahal utang negara dianggap sudah besar. Bahkan, Rizal menyebut pemerintah memerlukan utang untuk bisa membayar bunga dari utang sebelumnya.

"Untuk itu, dia (pemerintah) menyedot likuiditas masyarakat yaitu pertambahan kredit yang biasanya 15 persen, malah hanya sekitar 3 persen. Artinya, likuiditas masyarakat disedot," ucap Rizal.

Keadaan yang memberatkan masyarakat ini, tambah dia, menyebabkan masyarakat golongan menengah menggadaikan aset mereka, sementara golongan bawah terpaksa menggunakan pinjaman online yang bunganya disebut sangat tinggi.

"Ini proses kemiskinan struktural karena likuiditas yang ada, disedot untuk nombokin bayar utang (negara)," tandas Rizal.

Sumber: suara

Foto: Mantan Menteri Keuangan Rizal Ramli/Net