Ditentang IMF, Kerja Keras Jokowi Cuma Untungkan China?

Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) baru-baru ini meminta supaya Indonesia menghentikan program hilirisasi pertambangan dihapus secara bertahap tidak memperluasnya untuk komoditas lain.

IMF menilai kebijakan hilirisasi Indonesia perlu mempertimbangkan masalah analisa biaya dan manfaat. IMF mengingatkan agar kebijakan hilirisasi menimbulkan rambatan negatif bagi negara lain.

IMF mengimbau adanya analisa rutin mengenai biaya dan manfaat hilirisasi di Indonesia. Analisa ini harus diinformasikan secara berkala dengan menekankan pada keberhasilan hilirisasi dan perlu atau tidaknya perluasan hilirisasi ke jenis mineral lain.

Lalu, benarkah hilirisasi di Indonesia tak menguntungkan?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyampaikan program hilirisasi Indonesia sejatinya hanya menguntungkan negara lain seperti China.

Bhima bilang, hilirisasi dengan pelarangan ekspor bijih nikel justru hanya akan merugikan Indonesia dan menguntungkan negeri panda. Sebab, hilirisasi yang dilakukan Indonesia baru sebatas pada industri yang mengolah barang setengah jadi.

"Nanti kita impor lagi komponen mobil listriknya dari China jadi rantai pasok Indonesia sebenarnya juga tidak dibilang pasca pelarangan total mencapai hilirisasi yang sempurna ternyata gak juga kita mengekspor barang setengah jadi. Dan itu bukan bagian dari hilirisasi yang diharapkan," kata Bhima kepada CNBC Indonesia, Selasa (4/7/2023).

Alih-alih menutup keran ekspor mineral mentah, Bhima berpendapat sebaiknya pemerintah tetap membuka keran ekspor dengan mempertimbangkan skema tarif atau bea keluar yang lebih tinggi. Misalnya untuk ekspor bijih nikel lebih tinggi dibandingkan dengan besaran pajak ekspor untuk Ferronickel (FeNi) dan Nickel Pig Iron (NPI).

Sementara, bagi produk nikel yang menghasilkan produk berupa stainless steel dan baterai (EV) bisa mendapatkan keringanan bahkan pembebasan bea keluar. Dengan demikian, cara-cara hilirisasi seperti ini dinilai lebih produktif dibandingkan pelarangan total.

Apalagi pelarangan total ekspor bijih nikel ternyata juga tidak efektif. Mengingat masih banyak pintu ekspor bijih nikel secara ilegal seperti temuan KPK beberapa waktu lalu.

"Ada catatan yang beda antara yang diekspor oleh Indonesia dengan yang tercatat dengan bea cukai yang ada di China dan itu merugikan negara cukup besar jadi buat apa begitu? lebih baik adanya tarif berjenjang tergantung dengan nilai tambah yang dihasilkan," ujar Bhima.

Sumber: cnbcindonesia

Foto: Presiden Joko Widodo/Net