Jokowi ‘Jual’ Negara ke China dengan Harga Murah?

Baca Juga

Kunjungan Jokowi ke China katanya atas undangan Presiden China Xi Jingping. Selain agenda perdagangan, investasi, soal Laut China Selatan, (tidak lupa) meminta bantuan pinjaman untuk Kereta Cepat (dan proyek lain), juga menawarkan investasi di proyek IKN. 

Luas lahan IKN yang ditawarkan tidak tanggung- tanggung, yaitu : 34 .000 hektar! Akankah China tertarik? Belum tentu. Karena, sebagaimana investor lain dari manca negara tengah menunggu hasil dari proses politik di Indonesia.

Tahun 2024 Jokowi pasti lengser. Presiden berikutnya hampir dipastikan tidak akan meneruskan program Jokowi dengan berbagai pertimbangan, terutama masalah beban keuangan dan kemaslahatannya bagi rakyat.

Padahal Jokowi sudah berkali-kali (jadi salesmen) tawarkan proyek IKN ke berbagai investor mancanegara : Jepang, Arab Saudi, Kanada, Singapura, dll dengan obral pajak, obral harga lahan, obral fasilitas, dan obral berbagai insentif lain. 

Sampai saat ini, menurut laporan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, peminatnya masih nihil. Ini berbeda dengan laporan Bahlil yang menyatakan peminat investor IKN over subscribe, tapi faktanya NOL BESAR.

Ketergantungan rezim Jokowi kepada China, walaupun dalihnya adalah : perdagangan, investasi, dan kerjasama, tapi pada faktanya terjadinya kerjasama yang tidak fair, dan posisi Indonesia dalam keadaan *terjerat, dibodohi, dan terjajah*

Dalam soal investasi berupa hutang yang mencapai 7800 triliun, Indonesia sudah diambang kebangkrutan dan menjadi beban pemerintahan berikutnya dan rakyat mungkin sampai tujuh turunan belum terbayarkan.

Dalam soal eksploitasi tambang dan kekayaan alam Indinesia, sebenarnya Indonesia “dibodohi” oleh Asing dan Aseng. 

Alasannya : Pertama, prosentase bagi hasil yang masuk kas negara sangat kecil, sekitar 7%; kedua, bahan mentah dibeli dengan sangat murah, diekspor, setelah menjadi bahan jadi kembali ke Indonesia dengan harga sangat mahal; ketiga, penggunaan tenaga kerja bukan dari tenaga lokal tapi diimpor juga dari China; keempat, banyak usaha-usaha ilegal yang dibiarkan oleh pemerintah Indonesia karena para aparat yang telah disuap; kelima, adanya UU Omnibuslaw menjadikan para “perampok” kekayaan alam Indonesia bebas ria bahkan dilindungi oleh hukum dan Undang-undang.

Selama rezim Jokowi Indonesia menjadi negara yang terjajah China yaitu sebagian secara teritorial, dalam proses pemilu dan penyelenggaraan negara yang berada di bawah kendali oligarki taipan dan China komunis.

Di hadapan para cukong taipan, para pejabat rezim Jokowi telah menjadi jongos dan tidak punya nyali sama sekali untuk independen dan mandiri. 

Seluruh aspek bernegara dalam kendali para taipan : Ekonomi, politik, hukum, sosial, keamanan, sampai kehidupan beragama pun dikendalikan para taipan, sehingga Islam dikebiri, para ulama dikriminalisasi, dan umat Islam (yang lurus) dimarjinalkan.

Selama rezim Jokowi, seluruh lembaga negara (eksekutif, legislatif, dan Yudikatif) tunduk dibawah kendali oligarki taipan. Negara dalam keadaan lumpuh menjalankan amanat Undang-undang Dasar 1945 karena secara de facto telah terjajah oleh para taipan.

Anehnya, para Anggota Dewan yang seharusnya meluruskan Pemerintah dan memecat Presiden karena telah melanggar konstitusi, justru malah ikut dalam kubangan kejahatan bersama Pemerintah, padahal mereka para Anggota Dewan telah digaji oleh rakyat tapi justru malah menindas rakyat dan membela para penjajah China.

Jika DPR/MPR tidak bisa bekerja, seharusnya dibubarkan saja biar tidak mengjabiskan uang rakyat. Selama ini mereka memakan uang haram karena tidak menjalankan fungsinya.

Semoga dengan pertolongan Allah rakyat Indonesia diberikan kekuatan sehingga mampu menghentikan kedzaliman dan kesewenang-wenangan rezim Jokowi.

Hasbunallah wa ni’mal wakiil

Ni’mal maula wa ni’man-nashiir

Bandung, 12 Muharram 1445

Oleh: Sholihin MS

Pemerhati Sosial dan Politik

Disclaimer: Rubrik Kolom adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan oposisicerdas.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi oposisicerdas.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.